Unduh Aplikasi

Usai Demo Tolak Omnibus Law, Kadis Pendidikan Aceh Jaya Ancam Keluarga Pendemo

Usai Demo Tolak Omnibus Law, Kadis Pendidikan Aceh Jaya Ancam Keluarga Pendemo
Korlap Aksi Gaskan, Chandra saat berorasi di hadapan Bupati dan Dewan yang berlangsung di Halaman Gedung DPRK Aceh Jaya. Foto: AJNN/Suar

ACEH JAYA - Sejumlah aktivis mahasiswa Aceh Jaya yang tergabung dalam Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan (Gaskan) mengecam sikap Kepala Dinas Pendidikan Aceh Jaya yang dinilai menebar ancaman terhadap sejumlah keluarga aktivis usai menggelar demo tolak UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja di Gedung DPRK Aceh Jaya pada tanggal 15 Oktober lalu.

Hal itu sebagaimana pengakuan Chanda B Gunawan, selaku Koordinator Gaskan dalam rilis yang diterima AJNN, Minggu (25/10) malam.

Chanda mengatakan jika pihaknya sangat menyesalkan atas tindakan dugaan pengancaman yang dilakukan oleh oknum Kadis Pendidikan Aceh Jaya terhadap sejumlah keluarga peserta aksi unjuk rasa dari GASKAN.

"Kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan Aceh Jaya tersebut tidaklah etis dan telah mencederai nilai-nilai demokrasi kita dalam hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka publik,” kata Chandra, Senin (26/10).

Pihaknya juga menilai tindakan yang dilakukan oleh salah satu kadis tersebut merupakan sikap arogansi sebagai atasan yang seharusnya tak perlu untuk dipertontonkan. 

“Apalagi dalam kondisi negara kita yang menganut sistem demokrasi, jadi jelas disitu ada hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik yang dilindungi oleh undang-undang,” jelasnya.

Baca: Demo Tolak UU Cipta Kerja di Aceh Jaya, Aksi Unjuk Rasa Pertama Sejak 2015

Chandra juga menjelaskan kronologi awal mula adanya pengancaman terhadap sejumlah keluarga peserta aksi unjuk rasa berupa pemecatan hingga dimutasi. Awal mula kejadian tersebut saat selesai melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 15 Oktober 2020 lalu, dengan petisi yang diserahkan kepada DPRK setempat.

Namun pada tanggal 21 Oktober 2020, ada beberapa dari keluarga peserta unjuk rasa dipanggil ke Dinas Pendidikan Aceh Jaya untuk menghadap kadis.

“Dalam pertemuan dengan kadis, keluarga peserta aksi ini ditegur dan disampaikan akan memutuskan kerja sebagai pegawai kontrak sementara yang PNS akan dimutasi,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat menyesalkan atas sikap dan tindakan kadis pendidikan yang dinilai tidak profesional dan sudah menyalahi wewenang dalam menjalankan tugasnya.

"Kami jelas tidak terima, yang kami tuntut kemarin adalah DPRK Aceh Jaya serta pemkab melalui instansi yang membidangi anggaran penanganan Covid-19, tidak ada sangkut pautnya dengan instansi pendidikan dan juga kami lakukan secara damai, tidak ada satu peserta pun yang anarkis," ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Aceh Jaya, Abdul Jabar yang dikonfirmasi AJNN, Senin (26/10) membantah tudingan telah menebar ancaman terhadap sejumlah keluarga peserta aksi yang bekerja di bawah instansi pendidikan.
"Soal pemanggilan itu memang ada, dan itu biasa kita lalukan untuk setiap guru untuk mengevaluasi kinerja, bahkan semua guru ada kita panggil," kata Abdul Jabar.

Dirinya juga mengaku bahwa pemanggilan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan para mahasiswa yang menggelar demo beberapa waktu lalu. 

"Gak ada sangkut pautnya dengan demo kemarin. Ancaman juga tidak ada itu," ujar Abdul Jabar.

Komentar

Loading...