Unduh Aplikasi

Upaya Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal di Aceh

Upaya Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal di Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh terus berupaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal di Provinsi Aceh.

“Kita pada prinsipnya, di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang mengendalikan sejak awal hingga berakhirnya investasi di Aceh,” kata Kabid Dalaks, Jonni kepada AJNN, Senin (21/9).

Dalam mengendalikan itu, sambung Jonni, ada tiga cara yang dilakukan yakni, dengan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Pemantauan yakni dari awal mendapatkan izin tertentu hingga akan melaukan kontribusi secara administrasi dengan izin-izin harus dilengkapi semua.

“Dalam melakukan itu, kami juga selalu memantau, baik di lapangan maupun secara administrasi, apapun yang menjadi hambatan akan kita bantu, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Jonni.

Sambung Jonni, pada prinsipnya kenyamanan investor untuk berinvestasi secara aman di Aceh lebih diutamakan agar semua kegiatan lancar. Kemudian, untuk pembinaan sendiri, jika investor mendapat gangguan, apakah itu tidak memahami atau terjadi konflik dengan siapa saja, maka akan dilakukan mediasi.

“Jika ada konflik, maka kita akan buat rapat langsung di lokasi ataupun kita panggil ke Banda Aceh, untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga semua investor ini bisa kembali berproduksi,” jelasnya.

Untuk pengawasan, sambung Jonni, pihaknya akan terus memantau apakah semuanya syarat sudah sesuai dengan izin, karena dikhawatirkan jika dibuat izin untuk “A” malah tau-taunya digunakan untuk “B”, hal itu sama sekali tidak boleh terjadi, harus terus diawasi.

“Kita lakukan banyak pembinaan, dan izin itu sebagai kepastian hukum. Sehingga dengan investasi yang ada masyarakat juga bisa diuntungkan, pekerjaan juga tidak terganggu, baik dari segi pencemaran atau sebagainya,” tuturnya.

Jonni menjelaskan, pihaknya akan terus mengawasi, membina dan memantau, dengan harapan investasi tersebut bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat, bisa membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya.

“Sekarang sedang hangatnya kasus tenaga kerja asing di PLTU 34 di Nagan Raya, memang terlalu banyak, sudah mencapai 155 orang, walaupun secara legalitas mereka memiliki izin, akan tetapi beberapa waktu lalu bupati juga meminta supaya jangan ditambah lagi. Intinya penggunaan TNA sudah cukup,” ungkapnya.

Selama pandemi Covid-19, menurut Jonni tidak ada perubahan apapun, hanya pengawasan saja lebih ditingkatkan, sehingga tidak menghambat. Karena selama pandemi satu Investor dari India terpaksa menunda investasinya ke Kota Langsa.

“Selama ini, setiap investasi yang dilaksanakan di Aceh, untuk tekhnik tetap dipakai orang luar karena tenaga kerja lokal belum memiliki skill ke sana. Namun  kalau sudah berproduksi, sudah banyak tenaga kerja lokal bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut,” tuturnya.

Jonni juga mengajak, semua kalangan baik itu LSM ataupun masyarakat, atau siapa saja untuk memantau investasi yang ada di Aceh, jika ada yang tidak sesuai bisa dikoordinasikan kembali, sehingga Pemerintah juga bisa menyelesaikan permasalahannya.

“Sama-sama kita jadikan Aceh ini menjadi tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Apalagi ada negara yang menyebutkan kalau Aceh sebenarnya cukup menarik untuk berinvestasi,” imbuhnya.

Komentar

Loading...