Unduh Aplikasi

PROYEK PEMBANGUNAN ONCOLOGY CENTER RSUDZA BANDA ACEH

ULP Aceh: KPA Bisa Langsung Memutuskan Kontrak Sepihak

ULP Aceh: KPA Bisa Langsung Memutuskan Kontrak Sepihak
Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kepala ULP Pemerintah Aceh Irawan Pandu Negara, mengatakan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan berpedoman pada Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

Sebelumnya, perusahaan yang sedang menjalankan beberapa proyek besar di Aceh ini telah diberikan sanksi daftar hitam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan juga sudah dipublis di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"KPA/PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak," kata Irawan Pandu Negara kepada AJNN, Kamis (12/10).

Baca: Tim Bersama Rekomendasi Pemutusan Kontrak PT Araz Mulia Mandiri

Dari sisi tahapan pelaksanaan pelelangan, kata Pandu, sudah memenuhi ketentuan. Salah satu gambarannya adalah pada saat pokja mengumumkan pemenang lelang pada 12 Juli 2017, mereka sudah melakukan pengecekan pada laman inaproc.lkpp.id untuk memastikan apakah calon yang akan ditetapkan sebagai pemenang terkena sangsi daftar hitam atau tidak.

"Dan pada saat itu PT. Araz Mulia Mandiri belum tercantum dalam daftar dimaksud," jelas Pandu.

Surat Keputusan BPKS sanksi terhadap PT Araz Mulia Mandiri . Foto: Dok AJNN

Selain itu, surat KPA BPKS dengan Nomor 180/BPKS-KPA/22 tanggal 9 Juni 2017 perihal penyampaian daftar hitam baru diterima oleh Biro PBJ pada 11 Agustus 2017.

"Selanjutnya juga dalam dokumen pengadaan yang disusun oleh pokja tertanggal 19 juni 2017 juga telah mencantumkan persyaratan salah satunya bahwa yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam," ungkap Pandu.

Komentar

Loading...