Unduh Aplikasi

Ujian Nasional yang dibuat menakutkan

Entah siapa yang memulai setiap menjelang UN siswa diajak berdoa secara massal dan berbagai spanduk dan tulisan bertebaran disekitar sekolah seakan-akan siswa akan menghadapi perang atau bencana besar yang kesannya menyeramkan, tidak kecuali tahun 2014 ini.  Bukankah kita sudah salah dalam menempatkan makna sebuah ujian?

Menjadi tanda tanya dan diskusi tanpa batas bagi banyak kalangan kenapa UN di negeri ini seakan-akan menyeramkan. Berbagai kritik sudah sering dilontarkan dan berbagai pertanyaan sudah ajukan, tetapi pemerintah tidak bergeming dan menganggap UN adalah salah satu cara untuk pemetaan pendidikan secara nasional. Berbagai bukti sudah diberikan bahwa hasil UN sama sekali tidak berkorelasi dengan mutu sebuah sekolah, tetapi proyek triliunan rupiah ini agak susah untuk dihentikan.

Siapa tahu dengan hadirnya kurikulum 2013 model UN akan dianggap tidak valid karena penekanan kurikulum baru pada pendidikan kharakter (character building)  yang ukuran keberhasilan lebih banyak pada pembentukan sikap dan perilaku, bukan pemahaman.


UN Sebagai Harga diri  

Ketakukan siswa terhadap UN sebenarnya sudah dimulai semenjak mereka naik kelas III SMP/SMA sederajat. Mereka sudah disuguhkan pembahasan soal-soal UN setiap hari,  bahkan melupakan pelajaran lain. Menjelang pelaksanaan UN pemerintah pusat  memborong pengadaan soal dan perlengkatan ujian secara sentral. Kemudian,  pendistribusian naskah soal  dengan melibatkan polisi dan dosen dari Perguruan Tinggi. Sementara pada saat pelaksanaannya  ujian diawasi oleh guru antar sekolah, dan ditambah monitoring dari berbagai kalangan  baik internal maupun eksternal. Tidakkah semua proses  tersebut membuat siswa takut dan stress apabila mendengar dan menghadapi UN?

Ketakukan terhadap UN sebenarnya tidak hanya milik siswa, tetapi juga menimpa guru dan kepala sekolah/madrasah karena UN sering dijadikan indikator mutu sekolah. Hal yang sama terjadi pada kepala Dinas Pendidikan dan Kakandepag yang ukuran keberhasilan pendidikan di kabupaten/kota diukur dari berapa % siswa lulus UN yang kemudian sering dijadikan sebagai ukuran kinerja. Sementara buat pemerintah kab/kota lulus UN menjadi prestise atau harga diri daerah untuk tingkat nasional. Oleh sebab itu, berbagai skenario kemudian muncul apakah halal atau haram agar setiap sekolah dan daerah lulus 100% dengan angka rata- rata kelulusan yang fantastis untuk setiap pelajaran atau mendekati 10.

Ujian tanpa ketakutan

Seharusnya pemerintah pusat terbuka hati dan pikiran melihat hasil UN pada  sekolah yang jauh terpelosok dan tanpa guru yang lengkap ditambah minim fasilitas namun nilai rata-rata  setiap pelajaran yang diuji mendekati 10. Apakah ini yang dikatakan dengan pemetaan pendidikan untuk negeri ini? Untuk itu, sudah saatnya Ujian dibuat lebih sederhana dan tidak perlu dikaitkan dengan kelulusan siswa.

Pemerintah pusat harus membiasakan diri untuk percaya kepada daerah bahkan sekolah dalam hal menentukan tingkat kelulusan siswa. Kontrol tentu saja diperlukan, tatapi tidak dalam bentuk UN yang kesannya menakutkan dan menghabiskan banyak anggaran, sementara hasilnya sangat tidak dapat dipercaya. Sangat tidak adil pemerintah menilai mutu SMAN 8 Jakarta yang serba lengkap dengan SMAN 2 Simulue dengan fasilitas dan kondisi guru seadanya.

UN dengan kondisi sekarang ini nampaknya agak susah menghilangkan ketakutan dan stress dari berbagai kalangan terutama siswa karena selalu terpaut dengan harga diri sekolah dan dearah. Kalau memang ujian  seperti ini dianggap perlu tetap diadakan dengan alasan Pemetaan Pendidikan  secara nasional, namun bentuk dan mekanisme yang perlu dipikirkan lagi secara matang. Apakah memang perlu setiap tahun? Bukankah lebih baik untuk tidak mengaitkan dengan kelulusan? Seharusnya kita belajar dari negera lain terhadap cara mengukur mutu pendidikan secara nasional.

 Oleh : Sofyan A. Gani


Doktor Pendidikan pada FKIP UNSYIAH dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh


Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...