Unduh Aplikasi

Uang Dermaga Sabang Mengalir ke Kutaraja hingga Batavia

Uang Dermaga Sabang Mengalir ke Kutaraja hingga Batavia
Ruslan Abdul Gani (berompi oranye). Foto: antara.

Ruslan Abdul Gani dan tiga orang lainnya menjadi pesakitan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat mereka dengan pasal korupsi. Dari proyek pembangunan dermaga di Sabang, milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, mengalir uang ke banyak pihak. 

BANDA ACEH - Entah apa kabar Ruslan Abdul Abdul Gani, bekas Bupati Bener Meriah dan bekas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Namun yang jelas, jejaknya selama satu tahun menjabat di badan itu masih menyisakan banyak pertanyaan.

Salah satu lembaga yang getol ingin mempertanyakan permasalahan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat mengajukan interpelasi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. 46 anggota dewan mengajukan hal ini. Mereka mempertanyakan juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah.

Ruslan sendiri divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016, setahun sebelum Pemilihan Kepala Daerah 2018, setalah digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan korupsi di BPKS. Pengadilan memvonisnya tiga tahun penjara.

Dia tak sendiri. Pengadilan juga menjatuhkan vonis bersalah kepada Heru Sulaksono, serta Rahmadany Ismy. Dalam pembelaannya, Ruslan menyebut, “Bahwa BPKS sarat dengan muatan politis dan nonteknis. Terutama terhadap kegiatan fisik konstruksi di lapangan.”

Dalam berkas putusan setebal batu bata yang diterima AJNN, Ruslan disebut mengatur proses pengadaan jasa konstruksi pembangunan dermaga bongkar Sabang. Dia mengarahkan pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

Ruslan juga memerintahkan PPK membuat harga perkiraan sendiri (HPS) setelah angkanya digelembungkan. Dari perbuatan ini, Ruslan menerima uang sebesar Rp 5,3 miliar. Keuntungan lain ikut dirasakan oleh Heru Sulaksono sebesar Rp 19,8 miliar. Sabir Said Rp 3,8 miliar, Ramadhani Ismy Rp 470 juta, Ananta Sofwan Rp 250 juta serta Irwandi Yusuf Rp 14 miliar lebih.

Selain nama-nama itu, sejumlah pihak yang terkait dengan BPKS juga menerima uang yang totalnya mencapai Rp 9,2 miliar dan pihak lain, yang tidak dirinci dalam dokumen itu, sebesar Rp 26,3 miliar.

Uang dari pembangunan dermaga ini mengalir jauh. PT Tuah Sejati, misalnya, mendapatkan uang Rp 21 miliar. Sementara PT Nindya Karya, perusahaan yang terlibat dalam pembangunan dermaga itu, mendapatkan uang sebesar Rp 15,5 miliar.

Kongkalikong penjarahan uang negara itu adalah skenario panjang yang dimulai dengan pertemuan antara Ruslan dengan Heru, “orangnya”Nindya Karya, di kantor BPKS perwakilan Jakarta, di kawasan Menteng. Di kawasan elit di Ibu Kota itu, mereka membahas pembangunan lanjutan dermaga peti kemas yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPKS 2010, dan mengalami tiga kali adendum, menjadi sebesar Rp 285 miliar.

Pembangunan dermaga ini sendiri menyisakan banyak kejanggalan. Dalam persidangan terungkap bahwa pembangunan yang dimulai sejak 2004 itu terus dianggarkan dan dilaksanakan oleh kontraktor yang sama meski seharusnya dijalankan dalam satu tahun anggaran (single year).

Setiap tahun, untuk pembangunan dermaga ini dikucurkan anggaran yang dilaksanakan oleh perusahaan yang itu-itu saja. PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Keduanya membentuk satu perusahaan bernama Nindya Sejati JO sebagai pelaksana pekerjaan pada setiap tahun anggaran dengan ditunjuk langsung oleh petinggi BPKS.

Irwandi Yusuf di Sabang. Foto: BPKS.

Satu orang yang terus berhubungan dengan Nindya Sejati adalah Ramadhani Ismy, selaku PPK. Dia terus menjabat sebagai PPK meski yang bersangkutan, atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

Dengan dukungan Ruslan, Rahmadani tetap menjabat sebagai PPK dan diminta untuk meneruskan proyek ini. Kali ini, Ruslan meminta Ramadhani melakukan dengan metode penunjukan langsung alih-alih ditender. Ruslan beralasan, proyek ini adalah bagian dari pembangunan dermaga bongkar Sabang. Ramadhani juga diminta untuk membuat telaah staf yang mendukung rencana Ruslan.

Proyek ini sendiri hanya menghabiskan uang sebesar Rp 147 miliar. Setelah BPKS membayarkan uang kepada Nindya Sejati, Ruslan meminta “jatah”. Sabir Said menyerahkan uang Rp 5,3 miliar di kantor BPKS perwakilan Banda Aceh. Nama-nama lain juga mendapatkan “jatah”. Termasuk Irwandi Yusuf. Dokumen putusan itu menceritakan bahwa uang itu diserahkan lewat orang dekat Irwandi, Izil Azhar, di Banda Aceh.

“Dapat saya tambahkan bahwa setelah DIPA terbit, saudara Ruslan ABD Gani meminta persetujuan izin melakukan pelelangan dari Dewan Kawasan Sabang (yang diketuai oleh Gubernur Aceh) seperti yang tercantum dalam DKS. Dan sepengetahuan saya, bahwa terdapat surat dari Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) yang isinya menyetujui perihal metode penunjukan langsung yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan dermaga bongkar Sabang lanjutan T.A 2011,” kata Ramadhani di persidangan.

Selain kepada Irwandi, uang juga diterima oleh sejumlah petinggi Komite Peralihan Aceh. Nilai yang dipatok adalah 10 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Muhammad Taufik Reza, Direktur PT Tuah Sejati, mengatakan uang dari proyek ini juga diserahkan kepada orang-orang yang memungut “pajak nanggroe”. Ini adalah pungutan liar yang mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka. Pajak ini diberikan kepada mereka yang mengaku-aku sebagai mantan panglima sagoe atau kelompok-kelompok di luar GAM yang setelah perjanjian damai bergabung dalam KPA.

Petinggi baru BPKS berpose bersama Wali Kota Sabang Nazaruddin. Foto: BPKS.

Ada juga nama T Syaiful Achmad (Allahuyarham). Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala BPKS. Dana juga diserahkan kepada Mardzuki Daud, politikus yang saat itu bertugas di Senayan. Syaiful Achmad adalah orang yang menginisiasi pertemuan antara Irwandi, Puddu Razak, Sofyan Daud dengan Nasruddin Daud, bekas plt Kepala BPKS. Pertemuan itu digelar di Hotel Borobudur.

Dalam kesempatan ini, kata Nasruddin, sempat muncul perdebatan tentang metode pelaksanaan proyek. Nasruddin juga menegaskan bahwa Irwandi Yusuf yang mengarahkan agar proyek ini dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung karena keterbatasan waktu. Belakangan muncul surat dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan itu bukan sebuah kesatuan konstruksi.

Pengadilan akhirnya memutus Ruslan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Meski. diduga, dia sendiri bukan satu-satunya orang bertanggung jawab atas kejahatan korupsi ini.

Tim Redaksi AJNN

Komentar

Loading...