Unduh Aplikasi

Uang Aceh Tenggara Habis di Sumatera Utara

Uang Aceh Tenggara Habis di Sumatera Utara
Ilustrasi: DSU.

KEMENTERIAN Dalam Negeri harusnya tidak menggunakan cara-cara tak elok dalam menjalankan program. Apalagi sampai memaksakan aparatur desa di Aceh Tenggara untuk mengikuti program yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan cara lebih hemat dan tepat sasaran. 

Sebagai pengayom, seharusnya Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan berbalut kegiatan bimbingan teknis percepatan penataan kewenangan desa. Apalagi acara itu harus dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, yang jaraknya lebih dari 200 kilometer. 

Adalah Puskulatif, lembaga yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri, menjadi penyelenggara acara ini. Mereka mempersiapkan narasumber dan pemateri serta proses lain selama kegiatan. 

Dalam pelatihan ini, para aparatur desa akan mendapatkan materi berupa Kebijakan Penataan Kewenangan Desa, Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, serta Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa. 

Anehnya, Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim, malam memberikan lampu hijau. Sebagai seorang kepala daerah, seharusnya Raidin mampu meyakinkan orang-orang dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggelar acara itu di Aceh Tenggara. 

Bayangkan, acara ini diikuti oleh aparat dari 330 desa. Masing-masing desa mengirimkan kepala desa dan perangkat desa. Setiap desa mengeluarkan anggaran sebesar Rp 23 juta. Pada tahap pertama, acara ini diikuti sebanyak 440 dari 110 desa di hotel di pusat kota Medan. 

Total uang yang dihabiskan di Medan untuk menggelar acara ini mencapai Rp 7,5 miliar. Jika saja uang sebesar itu berputar di Aceh Tenggara, geliat ekonomi daerah itu tentu akan terasa. 

Namun lagi-lagi para pemimpin seperti tak punya empati. Mereka malah menjadi bagian dari orang-orang pusat yang menggerogoti keuangan daerah dengan cara-cara yang seolah-olah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka bisa saja menolak dan meminta agar acara itu digelar di daerah-daerah di Aceh Tenggara. Tapi mereka memilih tidak.

Memimpin sebuah daerah bukan sekadar urusan kelengkapan kwitansi atau dokumentasi. Seorang kepala daerah juga harus memastikan tindakannya bermanfaat bagi daerah. Apalagi daerah itu tergolong miskin. Mudah-mudahan Bupati Raidin tidak masuk dalam kelompok penerima “manfaat finansial” dari kegiatan yang digelar jauh dari kampung halamannya itu. 

Komentar

Loading...