Unduh Aplikasi

TUNTUT GANTI RUGI

Warga Geulanggang Merak Blokir Jalan ke Lokasi Pembangunan PLTU 3 dan 4

Warga Geulanggang Merak Blokir Jalan ke Lokasi Pembangunan PLTU 3 dan 4
Warga memblokir jalan lokasi pembangunan PLTU 3 dan 4. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

NAGAN RAYA - Warga Dusun Gelanggang Merak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisi, Kabupaten Nagan Raya melakukan aksi pemblokiran jalan menuju lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 yang berada dikawasan dusun mereka.

Aksi blokade jalan menuju lokasi tersebut dilakukan pada Selasa, (14/5) sekira pukul 10.00 WIB. Penutupan jalan dilakukan dengan menggunakan kawat berduri. Akibatnya mobil pengangkut material untuk pembangunan PLTU tidak bisa masuk kelokasi tersebut.

Bahkan satu unit mobil penumpang jenis toyota Avanza yang berada dilokasi tersebut tertahan dan tidak bisa keluar dari lokasi pembangunan PLTU.

Selain melakukan pemblokiran warga juga ikut menutup saluran air dari PLTU Nagan Raya yang selama ini terhubung dengan saluran air milik warga pemukiman Dusun Gelanggang Merak.

Guna mencegah pagar yang digunakan untuk pemblokiran dirusak oleh pihak pekerja PLTU warga menjaga lokasi tersebut, bahkan warga telah mendirioan tenda untuk melakukan pendudukan lokasi pembangunan PLTU.

Baca: Ganti Rugi Tak Kunjung Dilakukan, GeRAK Nilai PLTU Lawan Rekomendasi Komnas HAM

Salah seorang warga yang ikut aksi tersebut, Cut Wardah, mengatakan mereka melakukan pemblokiran jalan menuju lokasi sebagai bentuk protes mereka atas penolakan pembangunan PLTU 3 dan 4.

"Pembangunan ini dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba sudah ada pembangunan," kata Cut Wardah, kepada wartawan.

Menurutnya keberadaan PLTU yang berdekatan dengan pemukiman mereka tersebut telah merugikan mereka lantaran merusak lingkungan.

wardah menyebutkan, dirinya bersama warga lainnya menuntut ganti rugi terhadap lahan, dan bangunan milik mereka berdasarkan harga kekinian. Jika itu tidak, dilakukan kata dia maka jalan menuju lokasi akan tetap diblokir.

"Kami minta diganti rugi tanah dan bangunan sesuai dengan harga sekarang. Kami tidak mau direlokasi karena relokasi itu program pemerintah untuk korban bencana," ucapnya.

Menurutnya pihak Komisi Nasional Dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sudah pernah turun kelokasi dan menyatakan jika PLTU telah melakukan pelanggaran HAM terhadap hak hidup kami, dan mereka juga sudah menyurati PLTU.

Atas dasar itu, kata dia, mereka menuntut perusahaan tersebut menindak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi oleh Komnas HAM.

Komentar

Loading...