Unduh Aplikasi

Tuntut Ganti Rugi Lahan PSN Waduk Rukoh, Puluhan Warga Datangi BPN Pidie

Tuntut Ganti Rugi Lahan PSN Waduk Rukoh, Puluhan Warga Datangi BPN Pidie
Kepala BPN Saiful Azhari memberikan keterangan kepada warga tentang ganti rugi tanah. Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sigli didatangi puluhan warga selaku pemilik tanah yang terimbas pembangunan Bendungan Rukoh di Kecamatan Titeu yang merupakan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Rukoh. Mereka menuntut ganti rugi yang belum tuntas dibayar.

Jamaluddin (53) perwakilan warga Kecamatan Titeu menegaskan, persoalan ganti rugi tanah warga yang terimbas pembagunan waduk tersebut harus segera diselesaikan.

“Kami meminta kepastian dari pemerintah kapan diselesaikan pembebasan lahan karena beberapa waktu lalu pernah mendengar bahwa 2020 masalah pembebesan lahan,” kata Jamaluddin dihadapan Kepala Kantor BPM Pidie Saiful Azhari, Selasa (4/1).

Selain itu pihaknya meminta kejelasan menyangkut keberadaan tanah masuk dalam kawasan Hutan Produksi (PH).

“Jika memang tanah yang dibangun waduk tersebut masuk kawasan HP seharusnya camat setempat menyampaikan kepada masyarakat, jangan pada saat dibangun baru muncul kawasan HP," katanya.

Padahal menurutnya, warga sudah puluhan tahun menggarap hutan itu, namun ternyata disebutkan kawasan HP yang terkena dampak pembangunan waduk. Dan warga malah tidak tahu.

"Apakah sengaja dimunculkan HP tersebut supaya pemerintah tidak perlu mambayar ganti rugi," kata Jamaluddin.

Menanaggapi tuntutan warga, Kepala BPN Sigli, Saiful Azhari menyampaikan, pihaknya belum dapat menindaklanjuti menyangkut tanah warga yang belum dibebaskan alasanya karena penatapan lokasi (Penlok) sudah berkahir. Jadi sesuai peraturan yang berlaku Penlok itu harus diperpanjang dulu. Dan yang mengajukan pepanjangan Penlok itu adalah pihak Balai Sungai dan Bendungan.

“Penloknya harus diperbaharui dan diperpanjang dulu supaya dapat ditindaklanjuti proses pembayaran ganti rugi lahan warga yang terimbas pembangunan waduk Rukoh. pihak Balai Sungai dan Bendungan. sudah mengajukan perpanjangan Penlok kepada Gubernur Aceh,” ujarnya.

Pada prinsipnya warga selaku pemilik tanah mendukung dan sudah merelakan tanahnya dibebaskan untuk pelaksanaan pembangunan waduk rukoh, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Memang ada beberapa tahap sudah diselesaikan pembasan tanah milik warga, namun ada juga yang belum diselesaikan. Jadi pemermintaan warga kepada BPN agar menindaklanjuti persoalan tanah yang belum selesai dilakukan pembayaran,” cetus Saiful.

Menyangkut ada tanah yang masuk dalam HP sebagaimana yang disampaikan masyarakat, Saiful menjelaskan, pihanya tidak dapat memberikan keterangan karena itu bukan ranahnya BPN.

“Itu ranahnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat memberikan keterangan,” ujarnya.

 

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...