Unduh Aplikasi

Tunggakan Listrik Capai Rp 1.2 Miliar, DPRK Nilai Pemkab Aceh Utara Lalai

Tunggakan Listrik Capai Rp 1.2 Miliar, DPRK Nilai Pemkab Aceh Utara Lalai
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH UTARA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menilai tunggakan listrik mencapai Rp1.2 miliar lebih merupakan kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Adapun data tunggakan pelanggan Pemda Aceh Utara Bulan Juli 2020 yakni, DLHK Aceh Utara tunggakan sebanyak, Rp6.136.688, Kantor Keuchik Tanjong DR Rp163.625, BPBD Aceh Utara Rp10.890.414, kantor iPLT DLHK Aceh Utara Rp2.732.534.

Kantor Bupati Aceceh Utara, tagihan listrik mencapai, Rp1.102,316.514, Rumah Sakit Pratama Aceh Utara Rp42.588.000, dan Instalasi Farmasi Kesehatan, Rp12.040.500. Dengan total keseluruhan Rp Rp1.222.868.907.

“Ini kelalaian dari pihak pemerintah, khususnya bagian yang sudah ditugaskan untuk menangani pembayaran listrik, air dan gaji,” kata anggota DPRK Aceh Utara, Ismed AJ Hasan kepada AJNN, Jumat (7/8).

Sambungnya, padahal pembayaran tersebut sudah diprediksikan dan berapa anggaran yang harus dianggarakan tiap bulan. Dan dengan menunggaknya tagihan listrik tersebut menjadi kondisi yang buruk bagi Pemerintah Aceh Utara, begitu terekspos ke publik.

“Karena kami melihat masyarakat saja, kalau membayar listrik tidak boleh lewat dari tanggal 20 tiap bulan. Disini ketika mendengar, kami dari dewan terkejut, pemerintah faerah yang sudah diestimasi setiap tahunnya malah menunggak,” ujarnya.

Baca: Sekda Aceh Utara: Tagihan Listrik Dibayar pada APBK-P

Pihaknya menilai, ini merupakan sebuah kelalaian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal membayar iuran listrik, karena itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah daerah.

“Jika satu jam saja listriknya dipadamkan, maka semua aktifitas di kantor pemerintahan akan terkendala,” jelasnya.

Menurut Ismed, jika pun mengalami tunggakan minimal sekitar ratusan juta, tidak mencapai Rp 1 miliar lebih seperti itu. Sehingga, orang-orang yang melihat malah menertawakan.

“Seakan-akan Pemerintah Aceh Utara sangat miskin, hingga listrik saja tidak sanggup bayar,” tutur Ismed.

Ismed menilai kalau listrik menunggak merupakan sebuah pemborosan, pasalnya, seharusnya dibayar sekian, namun ketika menunggak malah harus ditambah lagi anggaran untuk membayar denda.

“Jangan bayar gaji saja yang cepat, lain juga dong, baik itu air, listrik dan lainnya. Meskipun, PLN itu milik juga perusahaan negara,” cetusnya

Pihaknya berharap, Pemerintah Aceh Utara jangan menyepelekan atau menganggap remeh tugas dan kewajibannya kepada pihak lain. Itu kewajiban yang harus dibayar.

Komentar

Loading...