Unduh Aplikasi

Tunda Tahapan Pilkada 2022, KIP Aceh Dilaporkan ke DKPP

Tunda Tahapan Pilkada 2022, KIP Aceh Dilaporkan ke DKPP
Foto: Net.

BANDA ACEH - Bakal Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Nasran AB telah melaporkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), Wakil Ketua serta seluruh anggota KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia.

Nasran AB melalui kuasa hukumnya Imran Mahfudi mengatakan, pelaporan tersebut terkait dengan penetapan jadwal dan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022, serta penundaan jadwal dan tahapan Pilkada yang telah dilakukan oleh KIP Aceh.

“Pengaduan tersebut dilakukan karena tindakan KIP Aceh dalam penentuan jadwal Pilkada dan penundaan jadwal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga lemahnya integritas dan profesionalitas dari KIP Aceh sehingga berakibat pada tidak jelasnya kapan Pilkada Aceh akan dilaksanakan,” kata Imran Mahfudi, di Banda Aceh, Kamis (8/7).

Imran Mahfudi menyebutkan, bahwa kliennya telah bekerja untuk melakukan penggalangan di lapangan guna mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Aceh Singkil.

Namun, sebut Imran, kini KIP Aceh tiba-tiba menunda pelaksanaan pilkada, bahkan tidak ada kejelasan sampai kapan Pilkada Aceh akan ditunda.

“Jika alasannya karena tidak ada anggaran ini tidak masuk akal, karena pada saat KIP Aceh menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada pada 19 Januari 2021 lalu, APBA 2021 telah disahkan dan pada saat KIP Aceh menunda Pilkada pada 2 April 2021 lalu, APBA juga belum ada perubahan. Sehingga alasan ini terkesan mengada-ngada dan menimbulkan persepsi publik bahwa Pemerintah Aceh tidak mendukung pelaksanaan Pilkada,” sebut Imran Mahfudi.

Menurut Imran Mahfudi, pengaduan tersebut juga dilakukan agar ada kejelasan terhadap Pilkada Aceh kapan dilaksanakan. Apakah dilaksanakan pada 2022 atau 2024, sehingga kliennya yang bakal calon bupati lebih mudah untuk melakukan persiapan maju di Pemilihan Kepala Daerah.

“Jadi harus diuji ada tidaknya kesalahan KIP Aceh dalam penetapan jadwal dan tahapan serta penundaan jadwal dan tahapan pilkada, jika yang telah dilakukan KIP Aceh benar  maka pilkada harus dilanjutkan, demikian juga jika sebaliknya,” tutupnya.

Komentar

Loading...