Unduh Aplikasi

Tujuh Tempat di Langsa "Haram" Pasang Alat Peraga Kampanye

Tujuh Tempat di Langsa "Haram" Pasang Alat Peraga Kampanye

LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa menetapkan sebanyak tujuh titik "haram" pemasangan alat peraga kampanye pasagan calon gubernur/wakil gubernur dan wali kota/wakil wali kota di Langsa.

Hal tersebut disampaikan Ketua KIP Kota Langsa‎, Agusni AH kepada AJNN, Rabu (2/11). Larangan tersebut, lanjut Agusni sesuai peraturan Wali Kota Langsa nomor 35 Tahun 2016 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Agusni menuturkan, tujuh titik yang dilarang memasang alat peraga kampanye tersebut yakni, ruas jalan Jenderal Ahmad Yani‎ mulai dari simpang Komodor Gampong Birem Puntong sampai titi kembar Gampong Baroh, Kecamatan Langsa Lama. jalan Teuku Umar dari simpang empat Pase sampai dengan simpang tiga jalan H. Agussalim, baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil.

Selanjutnya pada setiap perempatan jalan yang berhubungan langsung dengan ruas jalan di dalam jarak 25 meter dari sudut simpang, kecuali di tanah persil kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta pilkada.

Kemudian di jembatan, terminal bus, halte bus dan pasar. Lalu di badan jalan, divider jalan dan media jalan. Selanjutnya di tiang bendera milik Pemerintahan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antic, tiang listrik, tiang telephone, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

Seterusnya di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Yang terakhir titik haram pemasangan alat peraga kampanye yaitu, di asrama TNI dan Polri.

"Apabila ada paslon yang melanggar Perwal tersebut, maka Panwaslih, Polres dan Satpol-PP‎ berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut," ungkap Ketua KIP Langsa, Agusni AH.

Komentar

Loading...