Unduh Aplikasi

Tuha Peut Teupin Jok Enggan Teken Pengajuan Dana Desa

Tuha Peut Teupin Jok Enggan Teken Pengajuan Dana Desa
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH UTARA - Tuha Peut Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Bakhtiar mengaku enggan meneken pengajuan anggaran dana desa anggaran 2019.

Pasalnya, keuchik gampong setempat periode 2016-2022, Muzakir telah mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 April 2019 lalu karena sudah satu setengah tahun tak berdomisili di Gampong Teupin Jok tersebut.

“Jadi pengunduran dirinya itu langsung dinyatakan kepada Tuha Peut dan disaksikan oleh camat serta kasi pemerintahan kecamatan setempat. Dan kemudian surat pengunduran dirinya tersebut ditandatangani dihadapan pejabat yang hadir itu,” kata Bakhtiar kepada AJNN, Rabu (16/10).

Pada 25 Maret 2019 lalu, kata Bakhtiar, Tuha Peut setempat pernah melayangkan surat kepada bupati dengan judul permohonan audiensi untuk membahas tentang domisili keuchik (kepala desa).

Lalu surat permohonan audiensi tersebut oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dialihkan ke kantor camat Kecamatan Nibong.

“Dan disinilah pengunduran diri keuchik terjadi disaat camat merespon permohonan audiensi tersebut. Kami selaku Tuha Peut, sesuai arahan dari camat lalu mengadakan rapat bersama masyarakat serta mengumumkan bahwa Keuchik tersebut telah mengundurkan diri,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melengkapi sesuai dengan petunjuk yang dikirim oleh camat melalui pesan WhatsApp.

"Tanggal 2 Mei 2019 lalu berkas pengunduran tersebut kami antar ke kantor camat dan diterima oleh kasi pemerintahan Ismail. Semenjak berkas pengunduran diri keuchik kami serahkan ke kantor camat hingga hari ini, pihak kecamatan belum mengirimkan pejabat (Pj) keuchik gampong yang baru,” jelasnya.

Sehingga pihaknya selaku Tuha Peut menolak menandatangani pengajuan dana desa tahun anggaran 2019. Karena menurutnya ada yang keliru dengan pengunduran diri keuchik tersebut. Pasalnya setelah menyerahkan berkas ke kantor camat, Kasi Pemerintahan tidak langsung melanjutkan berkas tersebut kepada Bupati Aceh Utara.

“Sehingga kami terus menerus menanyakan kapan pihak kecamatan mengirimkan pejabat keuchik sementara, berdasarkan permohonan terlampir,” ungkapnya lagi.

Kemudian pada 20 Mei 2019, seorang pejabat di Pemerintahan Kecamatan Nibong, Nur Arifin Jaya, menitipkan surat kepada salah seorang warga Gampong Teupin Jok yakni Muhammad Nasir. Surat tersebut berjudul “surat persetujuan bersama” yang dititipkan oleh keuchik gampong untuk disampaikan kepada Tuha Peut.

“Yang anehnya, menurut kami, tanggal surat tersebut bertepatan dengan tanggal surat mundur diri yang diteken keuchik pada tanggal 29 April 2019," ujarnya.

Isi surat tersebut, pihak pertama (Keuchik) bersedia mundur dari jabatannya di Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara dengan syarat tugas dan tanggung jawab pihak pertama beralih kepada pihak kedua selaku Tuha Peut gampong Teupin Jok yang menyangkut dengan administrasi desa dan dana desa (pajak dan fisik) dengan jumlah lebih kurang Rp45 juta. Dan pihak kedua bersedia atas tanggung jawab pihak pertama, dan yang menyangkut dengan dana desa pihak kedua akan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Kemudian, sambungnya, pada 20 Mei 2019, Tuha Peut mendatangi kasi pemerintahan kecamatan. Dan menyampaikan kalau pihaknya selaku Tuha Peut tidak mampu memenuhi keinginan keuchik sebagaimana dimaksud. Dan juga mendesak kasi pemerintahan untuk segera mengganti posisi keuhik yang telah mengundurkan diri dengan pejabat sementara.

“Keesokan harinya Ismail, selaku Kasi Pemerintahan menjumpai kami Tuha Peut. Dihadapan beliau mengatakan bahwa surat pengunduran diri Keuchik Muzakir telah hilang olehnya, sedangkan berkas yang lain masih ada dikantor camat," ungkapnya.

Di hari itu juga, pihaknya melaporkan perihal tersebut ke Dinas Perkim. Lalu Mansur yang bertugas disana mengatakan bahwa, pada tanggal 20 Mei Keuchik Teupin Jok telah menemui dirinya dan menyampaikan bahwa seandainya nanti Tuha Peut datang membawa surat pengunduran dirinya, itu adalah surat palsu, karena yang asli telah dicabut oleh keuchik itu sendiri.

“Dan disana Mansur selaku petugas di Perkim juga menyebutkan jika benar keuchik tidak berdomisili di sana, maka Tuha Peut wajar menegur, dengan cara mengirimkan surat terguran bertahap. Jika tak juga diindahkan mereka berhak mengirim kan surat usulan pemberhentian Keuchik kepada bupati," jelasnya.

Kemudian, pihaknya mengirim surat teguran bertahap tersebut kepada keuchik. Surat tertanggal 5, 12, 19, dan terakhir 26 Agustus 2019. Dari semua surat teguran tersebut tidak satupun diindahkan oleh keuchik.

"Sehingga kami mengeluarkan surat permohonan pemberhentian dan diserahkan kekabag Permukim. Kali ini juga dilimpahkan ke kantor camat. Pada tanggal 20 September 2019, kami dipanggil ke kantor camat. Dalam pertemuan tersebut yang dipersoalkan oleh camat adalah kenapa Tuha Peut tidak meneken pengajuan dana desa anggaran 2019," ungkapnya.

“Harapan kami kepada Bupati Aceh Utara, mohon segera menangani masalah ini mengingat akan di blacklistnya anggaran oleh pemerintah pusat jika tidak segera di ajukan pencairan dana desa tahun berikutnya,” tambah Bachtiar lagi.

Komentar

Loading...