Unduh Aplikasi

Tuha Peut Harus Pro Aktif Lahirkan Regulasi Gampong

Tuha Peut Harus Pro Aktif Lahirkan Regulasi Gampong
ilustrasi. Foto: Ist

ACEH UTARA - Komite Rakyat Partisipatif (KRP) mendorong agar lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dikenal dengan sebutan Tuha Peut di Aceh, agar pro aktif melahirkan produk hukum (regulasi) di tingkat gampong. Pasalnya, selama ini dinilai banyak gampong di Aceh belum memiliki  qanun gampong terutama yang menyangkut turunan UU Desa.

"Masih banyak gampong belum punya peraturan desa (qanun) terutama yang menyangkut dengan turunan dari UU Desa dan peraturan menteri" ujar Deputi Bidang Pemberdayaan, KRP Aceh, Iskandar kepada AJNN, Minggu, (21/1).

Atas dasar itu, pihaknya mendorong Tuha Peut bisa terlibat aktif dalam mengusulkan rancangan qanun yang dimasukkan dalam program legislasi gampong (proleggam) setiap tahunnya.

"Selama ini fungsi legislasi Tuha Peut di gampong masih kurang berjalan. Kalau kendalanya ada pada SDM, saran kita gampong buat dulu pelatihan penyusunan qanun bagi aparatur Tuha Peut," ungkapnya.

Beberapa rancangan qanun yang penting ada di qampong diluar qanun rutinitas meliputi hal tentang qanun kewenangan dan hak asal usul gampong, qanun tentang tata kelola pemerintahan gampong, qanun tentang kekayaan dan aset gampong serta qanun-qanun lainnya yang bersifat strategis.

"Misal saja, qanun tentang kekayaan dan aset gampong sangat penting dibuat untuk menginventatisir seluruh aset gampong untuk dikembangkan atau dikelola secara optimal seperti melalui Badan Usaha Milik Gampong agar berdaya guna dan bernilai ekonomis," kata Iskandar.

Sebagai informasi, tugas fungsi dan kewenangan BPD atau Tuha Peut sudah diatur lebih kuat di dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Antara lain, mengawasi dan evaluasi jalannnya kinerja pemerintahan desa, menyerap aspirasi warga, dan membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa.

Komentar

Loading...