Unduh Aplikasi

Transformasi Partai Politik

Transformasi Partai Politik
ilustrasi: fitness first.

HAMPIR tak ada yang percaya bahwa Presiden Suharto akan tumbang. Pada masa Suharto berkuasa, dia memiliki semua perangkat untuk melanggengkan kekuasaan. Suharto menggunakan aparat militer untuk membungkam lawan-lawan politik. Dia menggunakan partai politik untuk menstempel kekuasaannya.

Namun atas dorongan sejumlah pihak, Suharto akhirnya menyerahkan meletakkan kekuasaannya. Saat itu terjadi, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyeret pada krisis politik. Pergantian menteri tak banyak membantu Suharto. Gugurnya sejumlah mahasiswa dan rakyat yang mulai menjarah membuat Suharto akhirnya lengser.

Saat itu, banyak elemen tersentak. Seakan-akan tak percaya bahwa musuh mereka tumbang. Mulut yang biasa terbungkam kini mulai berani bersuara. Lidah-lidah yang kelu mulai lincah mengeluarkan kata-kata. Partai politik dan media massa tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Seharusnya kesadaran baru itu didukung dengan semangat baru untuk menjadikan partai politik sebagai kekuatan yang mendorong keadilan. Pemilihan umum, yang juga bertransformasi menjadi lebih demokratis, sebenarnya memerlukan partai politik yang sehat. Bukan malah ditunggangi oleh kepentingan oligarki yang menyaru menjadi pengurus dan pemimpin partai politik.

Setelah berpuluh-puluh tahun hidup di alam demokratis, seharusnya muncul kesadaran untuk membangun partai politik yang efektif. Yang diyakini oleh seluruh rakyat sebagai wadah memperjuangkan aspirasi. Namun partai politik tak ingin berubah. Zaman boleh berganti, namun cara partai politik bersikap sangat jauh dari semangat masyarakat sipil yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan.

Partai politik berubah menjadi instrumen politik yang korup. Para pengurusnya lebih suka memperdagangkan kekuasaan ketimbang memberikan kesempatan kepada kader unggul untuk memimpin. Di saat negara memberlakukan sistem desentralisasi, partai politik malah berlaku sentralistik. Semua keputusan harus diputuskan dari pusat.

Alhasil, di berbagai level legislatif, yang tersisa hanya politikus yang lebih cakap membeo ketimbang bersuara lantang. Partai politik pun siap menggebuk suara-suara kritis jika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai meski yang disuarakan si kader adalah aspirasi rakyat banyak.

Setelah berpuluh-puluh tahun kejatuhan Suharto, rakyat Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan krisis ekonomi dan politik, negara ini juga mengalami kejatuhan dari sisi budaya dan hukum. Hampir tak ada etika dalam berpolitik. Selagi berkuasa, maka apapun bisa dilakukan.

Partai politik seharusnya bertransformasi. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada wakil-wakil rakyat untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng. Partai politik tak perlu bersikap apriori terhadap kader sendiri. Apalagi sampai mengancam kader yang kritis sebagai cara untuk membungkam. Karena kekuasaan itu membutuhkan kritik untuk keseimbangan agar tak berubah menjadi kezaliman.

Komentar

Loading...