Unduh Aplikasi

TPID Se-Aceh Bahas Strategi Antisipasi Tekanan Inflasi

TPID Se-Aceh Bahas Strategi Antisipasi Tekanan Inflasi
High Level Meeting

BANDA ACEH -Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Aceh menggelar High Level Meeting (HLM) di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur dan dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh selaku Plh Ketua TPID Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh selaku Wakil Ketua TPID Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Kepala Bulog Divre Aceh, pimpinan SKPA/SKPK terkait, pimpinan instansi/lembaga vertikal, asosiasi, dan pelaku usaha.

Dalam sambutannya Plt Sekretaris Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh, menyampaikan apresiasi karena TPID sudah terbentuk di 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh untuk memperkuat keberadaan TPID di tingkat provinsi. TPID tersebut diharapkan memiliki visi yang sama, yaitu menjaga kestabilan harga brang dan jasa melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain dengan menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan ekspektasi masyarakat.

"Upaya pengendalian inflasi tersebut tentunya memerlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, baik itu Pemda, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat. Dalam waktu dekat, TPID perlu mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H seiring meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis dalam kegiatan itu memaparkan tentang historis dan perkembangan inflasi Aceh.

Di awal pemaparannya Zainal menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari seluruh TPID sehingga inflasi Aceh pada tahun 2018 dapat terjaga pada level yang rendah, yaitu sebesar 1,84% (yoy) yang bukan hanya lebih rendah dari inflasi nasional tetapi juga merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Selain itu kata Zainal, inflasi tahun 2018 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh yang sebesar 4,61% (yoy). Ke depan, diharapkan peran TPID dapat lebih ditingkatkan, sehingga inflasi Aceh dapat tetap terjaga pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.
Zainal menyebutkan, kondisi inflasi Aceh pada triwulan I-2019 tercatat masih stabil. Pada bulan Maret 2019 Provinsi Aceh mengalami deflasi 0,34% (mtm) sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 1,82% (yoy).

"Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak empat tahun terakhir. Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan IHK nasional di triwulan I yang mengalami inflasi 0,11%(mtm) atau secara tahunan tercatat 2,48%(yoy)" jelasnya.

Dia menjelaskan angka deflasi 0,34%, mtm tersebut tercatat lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,60% (mtm). Namun demikian, capaian angka tersebut tercatat lebih rendah dibanding bulan Maret tahun sebelumnya (0,09%, mtm).

Secara tahunan, inflasi pada bulan Maret (1,82%, yoy) tercatat lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 2,07% (yoy). Angka tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 3,90%(yoy).

"Apabila dilihat secara spasial, deflasi terjadi di dua kota pantauan inflasi Aceh, yakni Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Kota Banda Aceh tercatat mengalami deflasi 0,44% (mtm) sedangkan Kota Lhokseumawe tercatat mengalami deflasi 0,45% (mtm). Di sisi lain, Kota Lhokseumawe tercatat mengalami inflasi 0,39% (mtm). Secara tahunan Kota Banda Aceh menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 2,01% (yoy), diikuti oleh Kota Meulaboh (1,74%, yoy) dan Kota Lhokseumawe (1,50%, yoy)," paparnya.

Dia menyebutkan, beberapa program TPID yang sudah dilakukan pada Triwulan I 2019 meliputi operasi pasar di Kab/Kota, pengawasan stok pangan dan distribusi antar pulau, penyelenggaraan program Toko Tani Indonesia Center, pengawasan distribusi LPG bersubsidi, peningkatan konektivitas antar daerah, penyelenggaraan desa mandiri mandiri benih serta percepatan sistem resi gudang.

"Adapun rata-rata inflasi pada periode Ramadan dan Idul Fitri di Aceh selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar 3,48% (yoy) atau 0,75% (mtm) dengan penyumbang utamanya meliputi bahan makanan, makanan jadi, transportasi dan bahan bakar. Kenaikan harga tersebut rata-rata mulai terjadi pada H-4 menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Menurutnya. komoditas yang memberikan andil inflasi besar di Aceh pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam 3 tahun terakhir meliputi beras, daging ayam ras, ikan tongkol, cumi-cumi, angkutan umum, daging sapi, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter dan nasi dengan lauk.

Setelah pemaparan tersebut, acara dilanjutkan dengan diskusi dan perumusan tindak lanjut. Beberapa hal yang disepakati sebagai tindak lanjut HLM TPID Triwulan II-2019, yaitu:

- Perlu memperkuat koordinasi antar anggota TPID dalam rangka mengantisipasi tekanan inflasi, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Koordinasi tersebut antara lain mengenai pelaksanaan operasi pasar di seluruh kabupaten/kota agar tepat waktu, tempat, dan komoditas yang disediakan.

– Rapat koordinasi TPID perlu dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja TPID dan membahas isu/permasalahan spesifik terkait pengendalian inflasi.

– Pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan ketersedian stok pangon, baik milik pemerintah mupun pelaku usaha.

– TPID perlu memberikan himbauan kepada masyarakat agar berbelanja dan berdagang dengan bijak menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, baik di media cetak maupun elektronik. Himbauan tersebut diusulkan disampaikan oleh tokoh masyarakat, misalnya Plt. Gubernur Aceh atau tokoh keagamaan (ulama).

– Perlu pembahasan mengenai teknis penyaluran LPG 3 kg dan solar bersubsidi antara Pertamina dengan SKPA/SKPK terkait agar LPG 3 kg dan solar bersubsidi dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai hasil identifikasi yang dilakukan oleh SKPA/SKPK.

 

iPustakaAceh

Komentar

Loading...