Unduh Aplikasi

Tompi Meurapa”, Covid-19 Aceh, dan Wabah Saramago

Tompi Meurapa”, Covid-19 Aceh, dan Wabah Saramago
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Dalam beberapa hari ini kita tersentak dengan berita yang tak pernah putus tentang ledakan pandemi Covid-19 di Aceh. Jumlah penularan yang dilaporkan terus saja bearada antara 200-300 kasus, dengan jumlah kematian harian mendekati 10 orang perhari. Tidak cukup dengan media lokal, beberapa media nasional juga ikut memberikan gambaran tentang perkembangan penyakit itu yang belum jelas benar kapan akan berhenti.
 
Sebenarnya secara jujur kita harus berani mengakui, selain dari simpati dan memohon keridhaan Ilahi Rabbi untuk mempekuat pegangan terhadap cobaan ini, berita musibah itu bukanlah sesuatu harus membuat kita sangat terkejut. Karena, memang logika, dan pengalaman pandemi seperti Covid-19 merekam apa yang pernah terjadi di tempat lain, berpeluang besar untuk terjadi lagi di berbagai tempat lainnya.
 
Peluangnya berkembang dan membunuh Covid-19 tetap sama saja, dimana saja. Kecuali ada sejumlah tindakan yang sangat terstruktur dan berbasis kepada ilmu pengetahuan yang berpeluang untuk meminimalisir sang virus, mesin pembunuh itu akan terus bergulir. Apa yang pernah terjadi di Cina kemudian terjadi pula di Italia, Eropah, AS, Amerika Latin, telah tersebar pula ke benua Afrika. ASEAN, termasuk kita di Aceh, Indonesia, juga tidak terlepas dari hantaman mahluk halus itu.
 
Aba-aba besar global tentang kejadian pandemi Covid-19 “berkelanjutan” dengan marak telah diceritakan dalam berbagai media, termasuk gelombang ke dua di AS dan Eropah. Gelombang ke dua itu kemudian menerjang India, dan mulai masuk lagi ke Indonesia. Kini ancaman telah semakin menjadi-jadi, terutama dengan adanya pengakuan para ahli dan lembaga resmi negara tentang bebagai varian-Covid-19, hasil mutasi, baik yang berasal dari Afrika Selatan, Inggris, dan India.
 
Sebenarnya kita di Aceh, peringatan itu telah diberikan lebih awal oleh Dr. Tompi, spesiális bedah plastik yang juga penyanyi asal Lhokseumawe tentang kondisi terakhir penanganan pandemi Aceh, dan antisipasi model “gelombang” India. Ditengah kesedihan dan kesenduan  Tompi tentang kepulangan ibunya yang tercinta ke hadirat Ilahi Rabbi, pada akhir April yang baru lalu, ia menyempatkan diri bebicara tentang kondisi terakhir penanganan Covid-19 di Aceh.
 
Sebagai orang yang terdidik ia sangat beradab menyampaikan tentang musibah orang tuanya sembari mengingatkan kita semua tentang beberapa hal yang paling mendasar tentang penanganan Covid-19 di Aceh. Seorang teman saya yang juga seniman dan budayawan Aceh, menyebutkan pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Tompi sebenarnya ekspresi kekecewaan, yang dalam istilah asli Aceh disebut dengan “meurapa”-.
 
“Meurapa” adalah sebuah istilah yang sering berasosiasi dengan pelampiasan terhadap kekecewaan dan kemarahan yang dilakoni oleh seseoarang sebagai akibat mulai dari perlakuan tidak adil, dicurangi, ditelikung, ditipu, dan yang sejenisnya. “Meurapa” dalam keseharian biasanya berasosiasi dengan wanita. “Meurapa“ tidak akan pernah paralel padanannya dengan pria, karena untuk pria ada kata lain lagi yang mungkin serupa posisinya, walaupun tidak sangat sama artinya, yakni “teumeunak,” memaki-maki.
 
Budayawan teman saya itu menerangkan tentu saja “meurapa“ apalagi “teumeunak” tidak layak dialamatkan kepada Tompi yang sangat terpelajar dan sangat santun itu. Tetapi ketika kita simak tentang fakta yang disampaikan, kita jadi berpikir ulang apa namanya eksperesi wajah, nada, dan fakta pada media Youtube yang telah ditonton oleh lebih 150 ribu pemirsa itu.
 
Tompi menyebut fakta tentang kedaruratan Ibunya, mohon ambulans jam 6 pagi, baru ada jam 6 sore. Test PCR hanya 2 kali seminggu, dan itupun sering regennya tidak cukup tersedia. Dan yang paling menyedihkan adalah fenomena banyak kasus orang yang positif Covid-19 yang nampaknya sehat yang berjualan makanan pembuka puasa, dan itu diketahui oleh petugas kesehatan.
 
Apa yang dialami dan diceritakan oleh Tompi adalah kejadian penanganan Covid-19 yang relatif sama di seluruh Aceh, sekalipun telah berjalan selama lebih dari setahun. Kekecewaan Tompi adalah “gunung es” dari kekecewaan rakyat Aceh yang saat ini sedang berjuang keras untuk menyelamatkan dirinya dari pandemi pembunuh abad ke 21 yang sangat berbahaya itu. Itu adalah jeritan, rakyat, terutama rakyat kecil yang umumnya berada di pedesaan.
 
Sampai disini, Tompi telah mewakili “meurapa” dan mungkin “teumeunak” kolektif masyarakat terhadap perhatian pemimpinnya yang terus menerus membuat “reproduksi” kesalahan dan kebebalan dalam penangan Covid-19 di Aceh. Tidak terhitung peringatan yang diberikan oleh negara, pemerhati dan ahli kesehatan, maupun berbagai kejadian yang seharusnya menjadi peringatan otoritas untuk bertindak cepat dalam membendung pandemi.
 
Kini, setelah lebih setahun berjalan, dan bahkan dengan pengalihan anggaran yang berjumlah triliunan, pengendalian maupun penanganan pandemi Aceh masih sangat jauh dari capaian  yang seharusnya. Tidak sangat jelas juga, setelah setahun pandemi ini berjalan, apakah Aceh sudah punya rencana penanganan  seandainya skenario terburuk terjadi. Kejadian ledakan yang sedang terjadi saat ini sebaiknya tidak dianggap sebagai sebuah skenario terburuk, karena berkaca dari India dan Brazil, kemungkinan yang lebih buruk dari sekarang bisa saja terjadi.
 
Apa yang dialami oleh ibunya Tompi mencerminkan dua kata keramat “ tracing, dan testing” telah hilang secara resmi dari buku putih pengendalian Covid-19 di Aceh. Pengalaman dari Ibunya Tompi juga menjalaskan, jangankan menghadapi situasi terburuk ledakan Covid-19, kenaikan yang agak sedikit lebih dari bulan-bulan sebelumya saja  telah membuat sistem pelayanan kesehatan daerah lumpuh.
 
Terhadap fenomena pandemi hari ini yang semakin mengenaskan, kepada siapa kesalahan ini dialamatkan, atau tepatnya siapa yang paling bertanggung jawab? Cara yang paling aman dan apologetik untuk “kesehatan mental” kita adalah dengan menambah kata “kolektif”, setelah ada kata kesalahan sebelumnya.
 
Intinya dengan menggunakan istilah “kesalahan kolektif” semua orang harus menanggung bebannya, sehingga seluruh rakyat Aceh, mulai dari petani miskin, buruh tani, pedagang, guru, ulama, pelaku media cetak dan elektronik, pegawai, dan bahkan para Guru Besar di berbagai kampus di Aceh turut bertanggung jawab terhadap petaka yang sedang dihadapi rakyat kita pada hari ini.
 
Bagaimana dengan pemegang mandat kehidupan publik, yang dalam setiap pesta tahunan lima tahunan kontestasi  jabatan publik telah bersumpah setia untuk menjaga keamanan dan kehidupan rakyat? Kalau istilah kesalahan kolektif disepakati tentu saja porsi kesalahan mereka sama saja dengan berbagai komponen masyarakat lainnya, sehingga mereka terbebas dari tanggung jawab sumpahnya.
 
Kalau memang istilah kesalahan kolektif disepakati untuk digunakan, maka syarat utama yang diperlukan adalah hadirnya sebuah wabah baru di Aceh. Nama wabah itu adalah “wabah Saramego” yang konon katanya berasal dari negara Portugal, tepatnya ditemukan dan diperkenalkan pertama kalinya dalam bacaan publik Portugal. Bagi rakyat Aceh, Portugal tidak asing, karena perang yang paling panjang yang pernah dialami Aceh adalah dengan Portugal, lebih dari dua ratus tahun lamanya.
 
Saramego sebenarnya bukanlah sebuah wabah. Nama ini berasosiasi dengan José de Sousa Saramago sastrawan Portugal yang memenangkan nobel sastera pada tahun 1998. Salah satu novelnya yang disebut oleh panitia Nobel ketika ia dianugerahkan penghargaan itu adalah Blindness-kebutaan. Tepatnya novel itu ia menceritakan bukan tentang kebutaan, tetapi tentang wabah kebutaan yang melanda sebuah negeri.

Saramago tidak menulis tentang stadium kebutaan, layaknya seperti pandemi Covid-19. Ia juga tidak menulis tentang perlakuan, apalagi resep untuk wabah itu. Yang dirangkai oleh Saramago adalah adalah kalimat-kalimat alegoris tentang sebuah ironi yang tegas, namun sederhana. Wabah kebutaan yang diceritakan oleh Saramago adalah sebuah ironi, manusia bisa dan mampu melihat, namun seringkali ia juga buta.
 
Saramago menggambarkan penderitaan manusia, baik karena dirinya sendiri atauapun karena ulah pemimpinnya sama sekali tidak berurusan dengan buta fisik, tepatnya buta mata fisik. Penderitaan  lebih diakibatkan oleh “buta hati”. Novel Blindness bermain dengan untaian kalimat alegoris  di wilayah itu dengan sangat mengesankan.
 
Ketika kebutaan telah menjadi wabah, maka akan lahir sebuah situasi “new normal” dimana berbagai norma kehidupan menjadi tidak relevan. Semua orang, dalam kebutaannya bebas saja melakuan apa saja, karena  semua orang lain juga buta. Ketika semua orang tidak bisa melihat, sifat kebinatangan manusia akan muncul sekalipun ia sendiri buta, namun  ia yakin kelakuannya tidak akan memperoleh perhatian. Akibatnya wabah kebutaan telah melahirkan dan merepoduksikan new normal baru yang berkelanjutan.
 
Wabah kebutaan Saramego menjadi lebih unik karena ia tidak menyebut nama asli berbagai pelaku dalam novelnya. Alih-alih menyebut nama, ia hanya menjuluki karakter atau penanda lainnya kepada para pelaku: si dokter, si pengarang, si Bocah juling, lelaki buta pertama, isteri lelaki buta pertama, si perempuan berkacamata hitam. Nama pelaku dalam novel menjadi tidak relevan, karena tak akan ada artinya kalau tidak bisa melihat dan dilihat.
 
Apakah semua rakyat Aceh setuju menerima kesalahan kolektif? Apakah rakyat kita akan rela jika mereka mengalami wabah kebutaan? Apakah benar semua harang telah dilanda wabah kebutaan, atau jangan-jangan telah dianggap buta, diterima atau tidak,  yang pasti Covid-19 di Aceh semakin tidak menentu, dan itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan wabah Saramago.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Komentar

Loading...