Unduh Aplikasi

Tolak UU Omnibus Law, SPSI Aceh Singkil Demo di Kantor Bupati

Tolak UU Omnibus Law, SPSI Aceh Singkil Demo di Kantor Bupati
Ratusan pekerja berunjuk rasa di kantor Bupati Aceh Singkil, Foto: AJNN/ Khairuman

ACEH SINGKIL - Ratusan massa dari Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Aceh Singkil berunjuk rasa tolak UU omnibus law di halaman kantor bupati setempat, Senin (9/11).

Koordinator Aksi Demo gabungan SPSI Aceh Singkil, Safii Bancin, dalam orasinya menyatakan tolak Omnibus Law dan memintaBupati Aceh Singkil Dulmusrid menjalankan UUPA sesuai Qanun (Perda) yang berlaku.

Dalam aksi demo itu orator lainnya Anis Sebayang, juga membacakan 11 poin tuntutan SPSI Aceh Singkil, diantaranya, meminta Presiden mengeluarkan Perppu, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Omnibus law UU cipta kerja dan menolak surat edaran menteri ketenagakerjaan tentang penyamaan UMP tahun 2020 dengan tahun 2021.

Meminta pemerintah melalui Bupati agar mengembalikan fungsi pengawasan ketenagakerjaan berkedudukan di kabupaten/kota jangan berkedudukan di provinsi, meminta Bupati sebagai ketua Tripartit agar mengaktifkan Tripartit sebagaimana mestinya.

Selanjutnya membantu biaya oprasional, hubungan industrial ketenagakerjaan, termasuk mengembalikan biaya Tripartit (Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga) yang telah dipangkas dengan alasan corona,

Kepala Dinas Tenaga Kerja Aceh Singkil, Azman mengatakan, UU Omnibuslaw secara kedinasan belum ada pada mereka, kemudian masalah Tripartit forum komunikasi, serikat pekerja, selama ini berjalan baik, dan kekurangan akan diperbaiki.

Bupati Aceh Singkil Dulmusrid yang menjumpai pengunjuk rasa menyebutkan, sesuai kewenangan dirinya akan menindak lanjuti tuntutan para pengunjuk rasa. 

"Pihak Pemkab akan menyampaikan aspirasi para pekerja ke ke Pemerintahan pusat,",ujarnya.

Wakil Bupati  Aceh Singkil Sazali, dalam kesempatan itu juga menambahkan, laporan tuntutan juga sangat perlu dilaporkan ke DPRA, guna mensingkronkan hak otonomi khusus dan fungsi UUPA.

|KHAIRUMAN

Komentar

Loading...