Unduh Aplikasi

Tolak undangan Mendagri, Gubernur Zaini banjir dukungan

BANDA ACEH- Penolakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah atas undangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam perpanjangan masa cooling down dibanjiri dukungan dari politisi-politisi di Aceh.

Awalnya Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Nurzahri menyampaikan apresiasi kepada Doto Zaini sapaan akrab Gubernur Aceh. Menurutnya sudah 120 kali pembahasan, namun tidak ada hasilnya. baca: Apresiasi DPRA

Alih-alih mendapat hasil, malah draft soal RPP Migas dan Keppres pertanahan dirubah. Hal tersebut memicu ketidakpercayaan turunan UUPA akan terselesaikan. baca: Pemrintah pusat akan digugat

Tak hanya Nurzahri, koleganya di Komisi A DPR Aceh Abdullah Saleh lewat siaran pers kepada AJNN juga menyatakan mendukung sikap Gubernur Aceh.

"Dulu kita sepakat karena ada tawaran untuk diselesaikan terlebih dahulu RPP Kewenangan, RPP Pengeloan Bersama Migas Aceh dan Ranperpres tentang Penyerahan Badan Pertanahan Nasional menjadi perangkat Aceh. Setelah berulang kali diperpanjang cooling down ini, ternyata 2 RPP dan 1 Ranperpres juga tidak kunjung selesai," ungkap Abdullah.

Dia menilai, Pemerintahan Aceh baik eksekutif dan legislatif telah menghabis waktu, tenaga dan biaya untuk pembahasan bersama, terhadap 2 RPP dan 1 Ranperpres tersebut.

"Sebenarnya 2 RPP dan 1 Ranperpres itu sudah siap dibahas oleh Tim Bersama antara Pemerintah Aceh dg Pemerintah Pusat bahkan sudah siap diharmonisasi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Setelah dikirim ke Sekretaris Negara dan dibawa dalam rapat Kabinet, kabarnya mentah lagi. Kalau begini cara kerja Pemerintah Pusat mana mungkin bisa selesai, justru akan berputar2 terus," timpalnya.

Aceh kata dia tentu tidak mau dipermainkan seperti itu, padahal menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), semua Peraturan tentang pelaksanaan UUPA sudah harus selesai dalam 2 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan "Semestinya sudah tuntas di akhir tahun 2008," kata dia.

Abdullah Saleh meminta Doto Zaini Abdullah bersikap konsisten untuk tidak memperpanjang lagi masa cooling down sebelum Pemerintah Pusat menerbitkan 2 RPP dan 1 Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres).

Senada dengan Abdullah Saleh, Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh Suadi Sulaiman juga mengirimkan siaran persnya kepada AJNN.

Lebih keras Suadi yang akrab disapa Adi Laweung mengatakan pemerintah pusat jangan bermain api di Aceh. Disampaikannya juga, dia memberi dukungan dan apresiasi kepada Kepala Pemerintah Aceh Doto Zaini.

Menurut Adi, pemerintah pusat tidak perlu lagi datang ke Aceh kalau hanya untuk basa basi. "Pemerintah Aceh sekarang harus mengambil sikap tegas tentang itu dan tidak perlu takut dengan berbagai sanksi dari pemerintah pusat," tegasnya.

Dia mengatakan, masyarakat Aceh siap berdiri tegak bersama Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan regulasi turunan UUPA. "Pemerintah pusat sangat inkonsisten dengan apa yang telah kita bahas bersama, ini merupakan pengkhianatan terhadap proses damai Aceh, sekaligus penghinaan terhadap hasil produk legislasi Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh," timpalnya.

Baginya masa cooling down yang panjang itu sudah melewati batas kesabaran. Saran Adi Laweung, Gubernur Zaini harus segera menggelar rapat dengan berbagai elemen di Aceh, termasuk mengundang pihak Crisis Management Initiative (CMI) ke Aceh untuk meluruskan konflik politik antara RI dengan Aceh.

| FIQIH PURNAMA

Komentar

Loading...