Unduh Aplikasi

Tolak Tambang Emas, Plt Gubernur Diminta Komitmen Jaga Tanah Gayo

Tolak Tambang Emas, Plt Gubernur Diminta Komitmen Jaga Tanah Gayo
Direktur Walhi Aceh, M Nur. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh secara tegas menolak tambang emas PT Linge Mineral Resource (LMR) di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. 

Penolakan tersebut untuk kepentingan lingkungan hidup, HAM, dan sosial budaya yang menjadi alasan utama. Hasil investigasi WALHI Aceh, ditemukan sejumlah data dan informasi yang memperkuat alasan menolak tambang PT LMR.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, pada 2006, Bupati Aceh Tengah menerbitkan Kontrak Karya kepada PT LMR, kemudian 2009 perusahaan tersebut disesuaikan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Lalu, PT LMR mendapatkan IUP eksplorasi pada 2009 dengan luas areal 98.143 hektare (Ha), melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 tentang peningkatan persetujuan IUP eksplorasi  PT LMR tertinggal tanggal 28 Desember 2009, dimasa Bupati Nasaruddin. 

Penerbitan izin tersebut berdasarkan surat permohonan dari PT LMR nomor LMR/101/20/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT LMR terjadi penciutan menjadi 36.420 Ha.

"Penciutan area izin diduga dilakukan pada saat PT LMR mengurus sertifikat Clear and Clean (CnC), sehingga harus menciutkan sekitar 61.723 ha areal izin yang masuk Taman Buru dan merupakan kawasan konservasi. Areal IUP Eksplorasi 36.420 ha berada di Kecamatan Linge dan Bintang," kata M Nur dalam keterangannya, Kamis (5/9). 

M Nur menjelaskan berdasarkan pengumuman rencana AMDAL yang diumumkan pada 4 April 2019, luas areal yang diusulkan menjadi 9.684 ha yang berlokasi di Proyek Abong, desa Lumut, Linge, Owaq, dan Penarun, Kecamatan Linge, dengan produksi maksimal 800.000 ton/tahun. 

PT LMR akan melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas dan mineral pengikut (DMP). Berdasarkan data Planologi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dari luas 9.684 ha, 7.678 ha diantaranya berada di hutan produksi, sedangkan sisanya berada di APL. 

PT LMR, kata M Nur, berstatus penanaman modal asing (PMA) yang merupakan anak perusahaan dari East Asia Mineral dari Canada selaku pemegang saham 80%.

"Kehadiran PT LMR akan berdampak serius terhadap lingkungan hidup, HAM, dan sosial budaya. Lokasi izin PT. LMR berada di dataran tinggi Gayo (±1000 dpl) yang merupakan kawasan hulu dari sub daerah aliran sungai  (DAS) Lumut, Linge, Owaq, dan Penarun," ujarnya. 

Menurut M Nur, kondisi ini cukup berbahaya terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain itu, juga akan berdampak terhadap objek wisata Danau Laut Tawar yang merupakan bagian dari hulu DAS Peusangan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di kabupaten Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. 

"Akan menjadi ancaman terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk hidup sehat dan bersih dengan mendapatkan air yang berkualitas tanpa terkontaminasi oleh racun B3," tuturnya. 

Tak hanya itu, lanjut M Nur, juga berdampak terhadap wilayah kelola masyarakat di Kecamatan Linge, terdiri dari 1.640 Ha lahan sawah, 370 Ha tegal, 450 Ha ladang, dan 2.975 Ha perkebunan. 

Apalagi, sesuai qanun tata ruang Aceh Tengah nomor 2 tahun 2016, empat desa yang berdampak langsung dengan tambang merupakan wilayah pemanfaatan daerah irigasi seluas 395  Ha. 

Dalam qanun tata ruang juga ditetapkan Kecamatan Linge merupakan kawasan pengendalian daya rusak air meliputi Krueng Jambo Aye dengan panjang 8.816,10 m di Kecamatan Linge meliputi, kampung Reje Payung, Delung Sekinel, Kute Reje dan Owaq. 

"Juga merupakan kawasan cekungan air tanah (CAT) dan sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. Ke empat desa tersebut memiliki jumlah penduduk sekitar 2.373 jiwa, sekitar 1.115 jiwa diantaranya merupakan perempuan," ungkap M Nur. 

Karena itu, WALHI Aceh menolak tambang PT LMR di Aceh Tengah, lembaga ini tidak menginginkan ada danau “Laut Tawar” kedua di Aceh Tengah akibat pertambangan.

M Nur menambahkan, dengan pertambangan, masyarakat Gayo juga tidak akan hidup sejahtera. Sejarah telah membuktikan bahwa komoditas kopi merupakan produk unggulan di Gayo. Janji kesejahteraan melalui terbukanya lapangan kerja hanyalah janji bohong, masyarakat lokal akan menjadi buruh tambang. 

"Untuk itu, kami mendesak Pemerintah Aceh Tengah dan Pemerintah Aceh untuk tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan dan tidak menerbitkan izin lingkungan kepada PT LMR. Jikapun dipaksakan untuk menerbitkan izin lingkungan, maka WALHI Aceh bersama masyarakat akan melakukan upaya hukum untuk membatalkan izin tersebut," tukasnya.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...