Unduh Aplikasi

Tolak Surat Edaran Bupati, Ratusan Honorer Bener Meriah Demo di DPRK

Tolak Surat Edaran Bupati, Ratusan Honorer Bener Meriah Demo di DPRK

BENER MERIAH - Ratusan tenaga honorer di Bener Meriah berunjuk rasa di kantor DPRK setempat, Selasa (2/1). Mereka menolak Surat Bupati Bener Meriah Nomor: Peg 800/597/2017 tentang Rasionalisasi Tenaga Non PNS di Lingkungan Kabupaten Bener Meriah.

Informasi yang dihimpun AJNN, massa awalnya berkumpul di halaman Masjid Babussalam Simpang Tiga Redelong, kemudian berkonvoi menuju kantor DPRK.

Kedatangan massa langsung disambut Wakil Ketua DPRK, Darwinsyah dan beberapa anggota DPRK diantaranya Rizal Fahlevi, Tgk.M Amin, M.Saleh, dan Sarbinari.

Setelah beberapa saat berorasi, massa kemudian dipekenankan masuk ke Ruang Sidang DPRK dan diterima oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi SE, Wakil DPRK Bener Meriah Darwinsyah (Pimpinan Sidang), Sekda Bener Meriah Ismarisiska, para asisten Pemda Bener Meriah serta para anggota DPRK Bener Meriah

Dalam pertemuan itu, Koordinator aksi Idawati meminta kejelasan dan keterbukaan terkait keluarnya surat edaran tersebut.

Idawati juga menyampaikan pengalamannya sebagai tenaga honorer yang telah mencapai 10 tahun lebih.

Salah satu honorer guru yang hadir dalam sidang tersebut mempertanyakan kenapa surat edaran tersebut tidak langsung dilayangkan kepada para honorer, namun dilayangkan di media sosial.

Setelah mendengar keluhan para honorer, Bupati Bener Meriah Ahmadi menyebutkan sudah menjadi suatu keharusan pada tahun 2018 akan dilaksanakan rasionalisasi.

"Saat saya dilantik dan pertama saya melaksanakan apel perdana saya telah jelas menyampaikan bahwa pada tahun 2018 akan dilaksanakan Rasionalisasi," katanya.

Kata dia, waktu lima bulan adalah waktu yang cukup baginya sebagai Bupati untuk mengevaluasi para prangkat SKPK dan berkali kali mengadakan rapat pimpinan dengan semata mata bukan untuk menjatuhkan seseorang tetapi demi memajukan pemerintahan Kab.Bener Meriah.

"Tidak ada satu surat pun yang saya tanda tangani terkait pemberhentian para tenaga honorer, kejadian ini adalah miskomunikasi antara para honorer dan para Kepala SKPK," katanya.

Dia menambahkan, rasionalisasi tentang honor dan bakti akan diperlakukan sama. Ahmadi berharap kepada para Honorer agar tetap bersabar.

 

 

Komentar

Loading...