Unduh Aplikasi

Tolak pengesahan tatib DPRK Abdya, Farksi GNB walk out

ACEH BARAT DAYA - Para anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)  dari Fraksi Gabungan Nasional Bersatu memutuskan walk out karena tidak sepakat dengan penetapan Tata Tertib (tatib) dalam sidang paripurna, Senin (15/12).

"Kita melakukan aksi walk out terkait penetapan tatib yang sangat amburadul.  Kami dari fraksi Gabungan Nasional Bersatu tidak setuju tatib itu di sahkan, karena masih ada ayat-ayat yang menabrak Peraturan Pemerintah (PP)” kata ketua Fraksi GNB Samsul Bahri di Gedung DPRK Abdya

Ia juga menyebutkan,  selain menabrak PP, didalam tatib tersebut ada pasal-pasal “aneh” yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh angota dewan seluruh Indonesia.  Pasal-pasal yang tertera didalam tatib tersebut sangat amburadul dan tidak dapat di fahami dengan jelas.

Seperti halnya pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1. Disitu ditegaskan yang bahwa, Pimpinan DPRK tidak boleh merangkap sebagai anggota alat kelengkapan lainnya kecuali menjadi pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.  Kedua pasal tersebut menegaskan kata-kata yang sama.

Sementara pada pasal lainnya Pimpinan DPRK mempunyai hak suara dalam memilih alat kelengkapan DPRK, buktinya pada pasal 43 ayat 8, ditegaskan Pimpinan dan wakil pimpinan masuk dalam komisi dan mempunyai hak suara.

“Bagaimana kita sahkan sementara pasal-pasal ini saja sudah saling bertetangan “berkelahi” sesamanya, pada pasal mana kita harus berpedoman. belum lagi dengan pasal yang lainnya” kata politisi Partai Surya Paloh ini.

Hal serupa juga diungkapkan  anggota dewan dari Partai PKB. Zul Ifan menambahkan, yang anehnya lagi,  didalam tatib tersebut pada bagian ketiga  rapat pengambilan keputusan.

Pasal 52 ayat ke 3 tertulis, pengambilan keputusan dalam Rapat Banmus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam BAB  XXIV dan sebagaimana dimaksut dalam pasal 184 ayat 2 tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksut dalam pasal 187 pimpinan banmus memberikan keputusan akhir.

Bila kita ikuti ayat-ayat tersebut, kata dia hampir 50 persen tidak ada kecocokan, buktinya, pada BAB XXIV bukannya membahas tentang banmus, akan tetapi disitu membahas kelompok pakar atau tim ahli DPRK. Sementara pada pasal 184 ayat 2 membahas tentang tatacara sekretaris DPRK dalam menyediakan kelompok pakar atau tim ahli.  Sedangkan pada pasal 187 khusus membahas surat masuk beserta tembusan surat jawaban.

“Tidak salah sebagaimana saya tuding kemarin. Tatib DPRK Abdya ini sudah dirambah oleh ayat-ayat siluman yang menyesatkan.  Faktanya pasal-pasal tersebut selain bertentangan satu sama lain, juga banyak pasal-pasal yang tidak sesuai sebagaima disebutkan."katanya.

Kepada AJNN, anggota Fraksi Gabungan Nasional Bersatu  tersebut mengaku tidak akan mempercayai lagi Biro Hukum Provinsi Aceh dan akan melaporkan permasalahan tersebut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

“ Kita akan bawa tatib ini untuk kita laporkan ke mendagri serta melakukan konsultasi. Kita tidak percaya lagi dengan Biro Hukum Aceh” demikian kata ketua Fraksi GNB Samsul Bahri.

Amatan AJNN,  Kendatipun pasal-pasal yang tertera didalam tatib terjadi simpang siur, dan semua anggota Fraksi GNB keluar dari sidang paripurna,  namun Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Zulkifli Isa akhirnya mengesahkan juga tata tertib DPRK periode 2014-2019.
SUPRIAN
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...