Unduh Aplikasi

Tolak Omnibus Law, Ketua DPRK Lhokseumawe: DPRA Harus Buat Qanun Lindungi Buruh Aceh

Tolak Omnibus Law, Ketua DPRK Lhokseumawe: DPRA Harus Buat Qanun Lindungi Buruh Aceh
Unjuk rasa mahasiswa di DPRK Lhokseumawe. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Amanaf menandatangani petisi guna menolak undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Selain tandatangan, dia juga menyampaikan secara lisan di hadapan mahasiswa.

“Sesuai dengan orasi yang disampaikan oleh mahasiswa, bahwa undang-undang tersebut banyak merugikan rakyat, kita akan mengirim petisi itu ke DPR-RI dan Presiden,” kata Ismail kepada awak media usai unjuk rasa berlangsung, Kamis (8/10).

Dikatakan Ismail, untuk ke depan pihaknya juga akan memantau undang-undang yang disahkan tersebut, karena jangan sampai juga aturan itu menghalangi undang-undang khusus Aceh yakni UUPA.

“Harapan kita kepada DPRA, agar membuat qanun guna melindungi buruh yang ada di Aceh,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T Sofyanus mengatakan,  pihaknya meminta kepada masyarakat dan mahasiswa tidak perlu ragu dengan apa yang disampaikan oleh lembaga DPRK Lhokseumawe.

“Yang jelas kami berkomitmen untuk mengawal dan meminta kepada pemerintah apa urgency dari pada undang-undang Omnibus Law ini. Tolong perhatikan juga dengan kondisi pandemi, apa pertimbangannya untuk masyarakat kita. Dan kita harapkan Pemerintah Pusat dan DPR-RI punya hati untuk itu,” imbuhnya.

Komentar

Loading...