Unduh Aplikasi

Tolak Omnibus Law, DPRK Aceh Barat : Itu Menguntungkan TKA dan Investor

Tolak Omnibus Law, DPRK Aceh Barat : Itu Menguntungkan TKA dan Investor
Aksi di Gedung DPRK Aceh Barat. Foto: AJNN/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat resmi menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, dengan menadatangani petisi yang dirumuskan pengujuk rasa atas nama Aceh Barat Tolak Omnibus Law (ATOM).

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi, mengatakan pihaknya menolak UU Cipta Kerja tersebut lantaran tersebut dinilai hanya menguntungkan investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Jadi kita tolak ini karena Omnibus Law inikan menguntungkan investor sama TKA dan merugikan kita," kata Samsi Barmi, usai tandatangani petisi.

Dikatakannya, dengan mudahnya masuk TKA di Indonesia, maka akan menambah pengangguran di Indonesia, sementara TKA bebas bekerja.

Sementara itu salah seorang pengujuk rasa, Jumiadi menyebutkan dengan ditandatangani petisi itu maka DPRK setempat setuju memasang baliho didepan gedung DPRK itu.

Disebutkan Jumiadi, mereka memberikan waktu satu minggu kepada DPR-RI dan pemerintah pusat untuk segera mencabut UU Cipta Kerja itu.

"Jika dalam waktu seminggu jika tidak dicabut maka kami akan berangkat ke Jakarta bersama-dama untuk demo di sana," kata Jumiadi yang juga ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Meulaboh.

Komentar

Loading...