Unduh Aplikasi

Tolak Omnibus Law, Buruh Aceh Minta Pemerintah Optimalkan Pelaksanaan Qanun Ketenagakerjaan

Tolak Omnibus Law, Buruh Aceh Minta Pemerintah Optimalkan Pelaksanaan Qanun Ketenagakerjaan
Buruh Aceh menyampaikan penolakan Omnibus Law ke DPRA. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sejumlah buruh di Aceh mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA), mereka menyampaikan tetap menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw Law. 

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja yang telah disahkan sangat merugikan kaum buruh jika dibandingkan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tenteng ketenagakerjaan

"Kami tetap menolak UU Omnibus Law karena merugikan buruh di Aceh," katanya, Selasa (6/10).

Menurut Habibi, UU Cipta Kerja banyak menghilangkan hak pekerja. Salah satunya tentang penetapan upah minimum, penghapusan tunjangan dan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh perusahaan.

"UU cipta kerja banyak menghilangkan hak pekerja. Dan ini tentu sangat merugikan kalangan pekerja. Undang-undang ini tidak lebih baik dari undang-undang ketenagakerjaan sebelum. Karena itu, kami buruh Aceh Omnibus Law yang telah di sahkan," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan komisi V, sejumlah  buruh Aceh meminta kepada pemerintah Aceh dan DPRA dapat mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Aceh nomor 7 tahun 3014 yang mengatur ketenagakerjaan di Aceh. 

"Kami minta agar Qanun Ketenagakerjaan yang telah disahkan dapat diterapkan secara maksimal. Menurut kami qanun tersebut lebih baik dari UU Omnibus Law," ucapnya. 

Para buruh Aceh juga meminta mendorong pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kota dalam penyelenggaraan dan perlindungan ketenagakerjaan mengacu pada UU khusus Aceh nomor 11 tahun 2006 tentangpemerintah Aceh dan qanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan norma ketenagakerjaan pada perusahaan di Aceh serta pengawasan ekstra terhadap TKA yang masuk dan bekerja di Aceh," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani meminta kepada Pemerintah Aceh agar menjalankan qanun Aceh nomor 7 tahun 2014, dimana Qanun Ketenagakerjaan merupakan kekhususan Aceh yang harus dilaksanakan. 

"Qanun yang telah disahkan harus dilaksanakan, kami (DPRA) mendorong Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan pelaksanaan qanun tersebut," kata ketua komisi V DPRA, M Rizal Falevi.

Komentar

Loading...