Unduh Aplikasi

Tolak Bulan Bintang, Forkab Gelar Penghormatan Merah Putih

Tolak Bulan Bintang, Forkab Gelar Penghormatan Merah Putih
Suasana upacara penghormatan bendera merah putih oleh Forkap Aceh. Foto: Arman Konadi
BANDA ACEH - Sejumlah anggota Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) Aceh, menggelar upacara penghormatan bendera merah putih. Upacara ini merupakan bentuk penolakan atas wacana pengibaran bendera bulan bintang. Meski sederhana, upacara yang bertempat di sekretariat Forkab Aceh, Jalan Soekarno – Hatta, Banda Aceh, Senin (17/3) berlangsung khidmat.

Usai membaca pernyataan sikap, Ketua Forkab Aceh Ahmad Yani yang menjadi inspektur upacara memberi aba-aba agar para peserta menghormati bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. "Ini bentuk penolakan kami atas wacana anggota DPRA-DPRK dari fraksi Partai Aceh yang akan mengibarkan bendera bulan bintang di seluruh Aceh,”kata Ketua Forkab Aceh Ahmad Yani ditemui wartawan usai upacara.

Menurutnya, wacana pengibaran bulan bintang diseluruh Aceh tersebut merupakan tindakan percuma karena tidak memberi mamfaat bagi rakyat Aceh. Isu bendera dan lambang Aceh dinilai merupakan skenario politik fraksi Partai Aceh untuk menarik simpati rakyat, menjelang pilkada mendatang.

"Yang dibutuhkan masyarakat Aceh sekarang lapangan pekerjaan agar kesejahteraan mereka meningkat. Sudah 10 tahun damai tapi Aceh merupakan provinsi ke 7 termiskin di Indonesia setelah Bengkulu,” ujar pria yang akrab disapa Polem Muda tersebut.

Dirinya mengatakan dengan besarnya dana yang diterima Aceh paska kesepakatan damai antara RI dan GAM 10 tahun silam, harusnya dapat merubah kehidupan masyarakat di ujung pulau sumatera tersebut. Namun sayangnya dana tersebut dinilai hanya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Dulu Aceh melawan pusat karena ketidakadilan, dan hari ini sudah hampir Rp 42 triliun dana yang kita terima, tapi rakyat Aceh masih kelaparan. Kami berharap anggota dewan terhormat tidak menimbulkan perpecahan, karena ada hal yang jauh lebih penting,”kata Ahmad Yani.

Lebih Lanjut Ahmad Yani mengajak anggota DPRA dan DPRK di Aceh memahami bunyi ayat 4 poin MoU Helsinki yang membahas tentang keamanan serta pasal 6 poin 4 PP 77 tahun 2007. Kedua aturan tersebut dinilai telah mengatur dengan jelas terkait logo dan bendera daerah.

"Kami tidak menolak Aceh memiliki bendera dan lambang, tapi jangan kemudian persoalan ini menjadi berlarut-larut karena kepentingan politik sekelompok orang. Ada hal yang lebih penting untuk itu marilah kita sedikit mengalah karena ada banyak lambang dan simbol lain yang bisa digunakan,”pungkas Ahmad Yani. Arman

Kontributor: Arman

Komentar

Loading...