Unduh Aplikasi

Toko di Simpang Jembatan Layang Meureudu Disinyalir Tak Miliki IMB

Toko di Simpang Jembatan Layang Meureudu Disinyalir Tak Miliki IMB
Bangunan toko di simpang jembatan layang Meureudu yang disinyalir tak miliki IMB. Foto: Ist

PIDIE JAYA - Sejumlah pertokoan di Simpang Jembatan Layang arah ke Kota Meureudu yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan disinyalir tidak memiliki atau belum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pemerintah setempat.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Hasan Basri dalam pandangan umum nya di gedung dewan setempat, kemarin.

“Pembangunan pertokoan di sepanjang jalan simpang jalan layang Meureudu dan kecamatan-kecamatan lainnya tanpa IMB, dibiarkan begitu saja tanpa ada teguran maupun larangan dari Pemkab,” ujar Hasan Basri dalam pandangan umum nya kemarin.

Menjawab pandangan umum politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi mengatakan, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan dan penertiban IMB, hal itu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tersebut.

"Permasalahan toko di sepanjang jalan layang dan kecamatan-kecamatan lain tanpa IMB, ke depan Pemkab akan meningkatkan pengawasan dan penertiban IMB agar PAD juga meningkat," kata Said Mulyadi menjawab pandangan
umum Hasan Basri, Jumat (24/7).

Pria yang akrab disapa Waled itu menegaskan, pengawasan terhadap Dinas-dinas yang mengelola PAD akan semakin diperketat, dan akan diambil tindakan tegas bagi SKPK yang lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Kami akan mengambil tindakan tegas kepada para SKPK yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan," tegas Waled.

Terpisah, Kepala Dinas Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPTSP) Pidie Jaya, Puteh Manah kepada wartawan menjelaskan, pihaknya belum menerbitkan IMB terhadap pertokoan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan itu.

Walau tidak merincikan berapa unit toko tidak memiliki IMB. Namun lanjutnya, DPTSP Pidie Jaya telah menerbitkan IMB untuk beberapa toko di sepanjang jalan protokol itu.

"Ada beberapa pintu toko yang telah mengantongi IMB, tapi yang sedang dibangun itu, IMB nya belum kami keluarkan," jelasnya.

Sebelum IMB dikeluarkan, jelas Puteh Amanaf, masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus mendapatkan advice planing dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini bagian Tata Ruang, yang mengacu pada RTRW kabupaten setempat.

“Advice planing itu bukan izin untuk mendirikan bangunan. Tapi batasan-batasan ukuran tertentu sebelum didirikan bangunan. Bangunan baru dapat didirikan setelah IMB keluar," imbuh Puteh menjelasakan.

 

Komentar

Loading...