Unduh Aplikasi

TKA dari PLTU Nagan Raya Dikeluarkan, DPRA: Wajib Mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal

TKA dari PLTU Nagan Raya Dikeluarkan, DPRA: Wajib Mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal
Anggota DPRA, Tarmizi SP. Foto: For AJNN

ACEH BARAT - Anggota DPRA, Tarmizi SP berterima kasih kepada Tim Pembinaan dan Pengawas (Binwas) dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang telah turun langsung ke PLTU 3 dan 4 Nagan Raya untuk mengeluarkan TKA yang tidak memiliki dokumen.

"Kita berharap ke depan semua TKA tidak didatangkan lagi walaupun mereka lengkap dokumennya. Terkait dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT MPG (Meulaboh Power Generation) wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal," kata Tarmizi SP, (3/9).

"Kecuali memang tenaga kerja dengan keahlian khusus yang tidak mampu dilakukan oleh orang lokal. Dan kita wajib diperlihatkan Sertifikat Keahlian mereka, dan sertifikat itu salah satu syarat wajib saat mengurus Notifikasi/IMTA di kementerian," tambahnya.

Menurutnya jika tidak mampu memperlihatkan sertifikat keahlian berarti ada dokumen yang kurang, dari sertifikat tersebut akan terlihat mereka punya keahlian khusus atau tidak.

"Jika tidak maka tidak ada alasan untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Insyaallah orang kita cepat tanggap, jika dilatih beberapa hari saja sudah bisa. Apalagi hanya buruh kasar tanpa perlu keahlian khusus," ungkapnya.

Baca: Kemnaker Keluarkan 37 TKA Asal China dari PLTU 3 dan 4 Nagan Raya

Ia menjelaskan kalau syarat-syarat untuk TKA sudah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah diatur dengan baik Tentang Penggunaan Tenaga Kerja. Dan untuk mengawal prosesnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

"Kita juga memiliki Qanun No 7 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja. Untuk ke depan kami ingatkan alasan apapun tidak akan kami terima kehadiran TKA di Aceh. Jika perusahaan melanggar dan pemerintah lalai dalam pengawasan, maka jangan salahkan masyarakat ketika mereka akan diusir paksa," tegasnya.

Politisi Partai Aceh itu menjelaskan kalau kejadian tersebut sudah dua kali, jangan sampai terjadi yang ketiga kali. Karena terkesan pemerintah sangat lalai, tidak mampu menjaga kedaulatan dan sengaja membiarkan terjadi kegaduhan di lapangan.

"Siapan yang memback up mereka masyarakat tidak takut. Kami menjaga kedaulatan, marwah negara Indonesia. Punya undang-undang dari pusat hingga ke daerah dengan mudah sekali diabaikan oleh pihak asing sengaja tidak dihargai sama sekali," kata Tarmizi SP.

Komentar

Loading...