Unduh Aplikasi

Titik Balik Hubungan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh

Titik Balik Hubungan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh
Proses Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama KUA-PPAS APBA 2021.

BANDA ACEH-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Aceh, di hadapan Mahkamah Syariah berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh di Gedung Utama DPRA, Kamis awal November lalu.

Ini adalah momentum titik balik hubungan antara DPR Aceh dengan Eksekutif. Turunnya tensi perseteruan” antara kedua lembaga ini semakin membaik setelah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat melakukan addendum pelaksanaan pembangunan 14 ruas jalan yang menggunakan skema anggaran tahun jamak.

Pernyataan ini disampaikan di menjelang kepulangan rombongan Mendagri ke Jakarta. Saat itu, rombongan diantarkan ke Bandara Sultan Iskandar Muda oleh Sekretaris Daerah Aceh dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Taqwallah, dan Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, yang didampingi Ketua Faksi Partai Golkar Ali Basrah, dan Ketua Fraksi PPP, Ikhsanuddin Marzuki.

Menurut Ardian, di antara 14 paket proyek jalan multiyears tersebut dipelajari kembali untuk memastikan sesuai dengan tertib administrasi dan menghindari polemik. Addendum diperlukan melalui pembahasan ulang bersama terhadap sejumlah paket proyek multiyears tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPR Aceh, Zulfadli, mengatakan bahwa DPR Aceh dan Eksekutif telah menindaklanjuti saran dari Kemendagri dengan melakukan pembahasan terkait kegiatan MYC tersebut. Dia tetap meminta  agar TAPA dan dinas teknis terkait harus memastikan dokumen administrasi pendukung kegiatan MYC tersebut lengkap.

Dalam pemaparan oleh TAPA dan dinas teknis, semua syarat administrasi dan dokumen pendukung yang selama ini dipertanyakan oleh DPR Aceh dinyatakan cukup untuk dapat melanjutkan kegiatan tahun jamak tersebut. “Dokumen pendukung lengkap semua,” kata Zulfadli, sehari kemudian.

Atas dasar itulah akhirnya DPR Aceh tidak lagi mempermasalahkan terkait kegiatan MYC. Pertimbangan yang lainnya bahwa proyek tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berada di pedalaman. Zulfadli berkata sejak awal DPR Aceh tidak mempermasalahkan proyek itu. Mereka hanya mempermasalahkan dokumen pendukung. Kini semua menjadi lebih jelas. 

Dari sini, semua menjadi lebih lancar. Proses pengesahan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 berjalan mulus. Padahal, sebelum sempat deadlock. Dalam paripurna penyampaian pendapat akhir, semua fraksi DPR Aceh menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBA 2019 yang disampaikan oleh juru bicara fraksi masing-masing.

Usai rapat, Gubernur Aceh Nova Iriansyah berterima kasih terhadap pimpinan DPR Aceh dan seluruh anggota yang telah mempraktikkan sebuah proses yang baik dalam rapat paripurna. "Kita sudah mempraktikkan sebuah proses yang baik, yang soft tapi tidak meninggalkan substansi," kata Nova.

DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, diwakili oleh Banggar DPR Aceh dan TAPA, melakukan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2021 secara maraton. Jumat lalu, DPR Aceh dan Gubernur Aceh bersepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2021.

DPR Aceh bahkan melanjutkan masa sidang DPR Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian nota keuangan dan raqan Aceh tentang APBA tahun 2021 oleh Gubernur. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pembahasan Raqan APBA 2021 antara Banggar DPR Aceh dan TAPA hingga penyusunan pendapat Banggar DPR Aceh atas Raqan APBA 2021 tersebut.

Dalam agenda yang disusun oleh DPR Aceh, direncanakan penandatanganan keputusan DPR Aceh tentang Raqan APBA 2021, penandatangan berita acara persetujuan bersama terhadap Raqan APBA 2021 oleh pimpinan DPRA Aceh dan Gubernur Aceh. Kesepakatan bersama ini menjadi sinyal, penanda bahwa APBA 2021 telah disahkan. 

Komentar

Loading...