Unduh Aplikasi

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Irwandi Perintahkan Seleksi Tenaga Guru

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Irwandi Perintahkan Seleksi Tenaga Guru
Irwandi Yusuf ketika menyerahkan kartu beasiswa kepada perwakilan anak yatim dari kab/Kota di Aceh saat jumpa pers pers 100 hari pemerintahannya, Jumat (13/10). Foto: Arman Konadi

BANDA ACEH - Seluruh tenaga pengajar atau guru yang bertugas di Provinsi Aceh dipastikan akan menjalani proses seleksi, untuk dapat melanjutkan pengabdiannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Mereka yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, akan ditarik sebagai staf untuk menjalankan tugas-tugas administrasi.

"Saya perintahkan kepala dinas pendidikan untuk menskrining (seleksi) ulang (guru). Yang terpakai sebagai guru honor, kontrak maupun bakti hanya mereka yang mampu mengajar dengan baik, atau ditarik untuk tugas-tugas administrasi," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam konfrensi pers 100 hari pemerintahannya, Jumat (13/10)

Seleksi tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Irwandi-Nova di sektor pendidikan yang mendapat prioritas dalam masa 100 hari pemerintahannya. Selain pendidikan, sektor yang juga menjadi prioritas yakni sektor kesehatan yang disebut Aceh Seujahtera dan pembangunan sejumlah proyek yang menjadi strategi nasional melalu program yang disebut Aceh Seumeugot.

Irwandi mengatakan, seleksi merupakan salah satu kebijakan baru di sektor pendidikan yang akan diwujudkan guna meningkatkan mutu pendidikan di Aceh sebagaimana visi misinya. Program peningkatan pendidikan dengan sebutan Aceh "Carong" itu juga upaya meningkatkan kesejahteraan guru, kontrak, honor maupun bakti di Aceh yang jumlahnya telah melebihi kebutuhan.

"Sudah terlalu banyak, idealnya 1 banding 14, 1 guru mengajar 14 murid tapi saat ini 1 banding 9. Jadi akan ada pengurangan sehingga jumlahnya ideal atau ditambah 5 atau 10 persen," kata Irwandi yang turut didampingi Wakil Gubernur Nova Iriansyah.

Menurut Irwandyi dengan pengurangan, maka tenaga guru yang masih bertugas dapat menerima tambahan penghasilan dari biasannya yang hanya dikira berdasarkan jam mengajar. Dengan penambahan, setiap guru kontrak, honor maupun bakti diharapkan dapat menerima penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi Aceh sebesar Rp 2,5 juta.

"Saya ingin guru honor, bakti, kontrak menerima hak yang sama dengan meraka yang kontrak, honor, bakti di kantor atau badan non pendidikan, terlepas berapa jam mereka mengajar. Selama ini yang kontrak di dinas, kantor atau badan saya lihat menerima honor penuh dan bukan berdasarkan jam kerja. Jadi tidak boleh ada diskriminasi," kata Irwandi.

Dia menambahkan, seleksi juga akan berlaku bagi guru yang telah berstatus pegawai negeri sipil.

"Kepala dinas, kantor, maupun badan saya harapkan tidak lagi menerima pegawai kontrak, sudah cukup. Kami harus berusaha menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Lebih lanjut kata Irwandi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksumawe merupakan solusi untuk menampung pencari kerja yang menjadi solusi Pemerintah Aceh. Hingga kini tidak ada kendala dalam pelaksanaan konsep pengelolaan KEK Arun.

"Disitu (KEK) akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Sekarang masih pada proses penyusunan kemudian perubahan wewenang izin dari berbagai instansi. Ada beberapa investor nasional maupun internasional yang akan masuk," kata Irwandi.

Selain Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, jumpa pers di Sekretariat Daerah Aceh itu, dihadiri asisten, para kepala dinas, kantor dan badan di lingkup pemerintah Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi-Nova turut memaparkan capaian dari 13 program unggulan lain, yang menurut keduannya bukan sebagai upaya mengukur keberhasilan pemerintahannya.

"Ini merupakan tanggungjawab dan bentuk akuntabilitas serta transparansi pemerintahan kami untuk melaporkan kepada masyarakat melalui teman teman media. Tidak mungkin mengukur keberhasilan hanya dengan 100 hari kerja dimana kegiatan ini (laporan) akan kami lakukan setiap tiga bulan, sebagai bahan evaluasi kami," ujar Nova.

Menurut Nova keberhasilan suatu pemerintahan baru bisa diukur setelah satu tahun anggaran.

"Saat ini kami masih menggunakan pemerintahan yang lalu yang APBA-Pnya belum mendapat pengesahan dari menteri dalam negeri," katanya.

Komentar

Loading...