Unduh Aplikasi

Tingkat kehadiran PNS Abdya maksimal pada hari pengganti kerja

ACEH BARAT DAYA - Tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) pada hari Sabtu (11/10) yang ditetapkan sebagai hari pengganti jam kerja untuk hari Senin (6/10) lalu sangat maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil inpeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim Sidak yang terdiri dari unsur BKPP, Inspektorat dan seluruh kepala bagian pada Setdakab setempat.

Sebagaimana diketahui hari Senin (6/10) ditetapkan sebagai hari libur Idul Adha 1435 H dan digantikan dengan hari ini. Ketetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 061.2/715/2014 tentang penetapan hari libur Idul Adha 1435 Hijriah bagi para PNS di seluruh Aceh.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Usmadi kepada AJNN mengatakan sidak ini dilakukan untuk melihat kedisiplinan atas pergantian hari kerja pada senin lalu yang melalui kebijakan pemerintahan daerah .

"Sidak dilakukan dalam rangka memeriksa tingkat kehadiran PNS pada hari pengganti saat libur senin kemarin. Sidak juga dilakukan di seluruh instansi Pemerintahan setempat yang tersebar di sembilan Kecamatan," kata Usmadi.

Dikatakan Usmadi, sebelum jam 08.30 Wib pagi tadi, tim sidak langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengambil data absensi kehadiran PNS guna dilakukan pengrekapan tingkat kehadiran.

“Tingkat kehadiran PNS di sejumlah instansi dalam Kabupaten Abdya maksimal. Salah satu contoh instansi dengan kehadiran mencapai 99 persen adalah Kantor Camat Jeumpa,” sebutnya.

Ia juga menyampaikan, tidak tertutup kemungkinan, bahwa ada sejumlah PNS yang tidak berhadir pada hari Sabtu, umumnya sedang dalam kondisi kurang sehat atau sakit.

Pantauan AJNN di lapangan, sidak yang dilakukan kali ini berbeda dengan sidak yang pernah dilakukan sebelumnya, karena dalam tim Sidak yang dibetuk tersebut, tidak disertakan pimpinan daerah, seperti Bupati, termasuk Sekda, para asisten dan staf ahli. Bahkan Satpol PP dan WH Abdya juga tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan Sidak tersebut.

Padahal alam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota/Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat.

|RAHMAT RT

Komentar

Loading...