Unduh Aplikasi

Respon MA Terkait Laporan Zulkifli

PT Banda Aceh Periksa Ketua PN Tapak Tuan dan Blang Pidie Serta Panitera

PT Banda Aceh Periksa Ketua PN Tapak Tuan dan Blang Pidie Serta Panitera
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh akan memproses pelaporan dari Zulkifli, pengacara dari Kantor Hukum ARZ & Rekan terhadap perilaku Panitera PN Blang Pidie bernama Rafinal kepada Mahkamah Agung RI.

Pihak Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahkan sudah mengirimkan surat yang meminta Ketua PN Blang Pidie untuk segera memerintahkan Rafinal untuk hadir dalam pemeriksaaan yang akan dilakukan pada hari Jum'at 13 November 2020 yang akan datang di pengadilan Tinggi Banda Aceh. Selain itu PT Banda Aceh juga meminta pelapor bernama Zulkifli untuk juga hadir dalam pemeriksaan tersebut pada hari yang sama.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AJNN, pemeriksaan ini sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengawas (BP) Mahkamah Agung RI Nomor 580/BP/Dlg/9/2020 tanggal 4 September 2020 perihal pengaduan Zulkifli dan surat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor W1.U/12/PS.05/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang pembentukan tim pemeriksa.

Sebelumnya Zulkifli melaporkan Ketua PN Blang Pidie, Ketua PN Tapaktuan dan Panitera PN Blangpidie kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta. Pelaporan tersebut karena Rafinal tidak mau melegalisasi surat kuasa dari kliennya bernama Aminah Adil untuk pelaksanaan penetapan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/Eks/2017/PN.Ttn. tertanggal, Senin 8 Februari 2019. Informasi yang diperoleh AJNN, Ketua PN Tapaktuan dan Ketua PN Blang Pidie sebelumnya  sudah selesai menjalani pemeriksaan pemberian dan pemberian Klarifikasi terkait hal tersebut.

Laporan Zulkifli terhadap para terlapor dilakukan pada tanggal 2 Juli 2020 lalu dengan nomor KK HGO202007002ZP dan juga telah terdaftar pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juli 2020 dengan agenda nomor 0467/BP/A.SIWAS/VII/2020.

Alasan Zulkifli melaporkan hal itu ke Mahkamah Agung karena Rafinal sebagai panitera PN Blang Pidie tidak mau melegalisir surat kuasa khusus yang diberikan klien mereka. Saat itu Rafinal beralasan pencabutan maupun penerimaan kuasa harus di hadapannya, tapi dirinya tidak bisa menyebutkan dasar Hukum.

Setelah menerima laporan dari Zulkifli, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI menyurati Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 4 September 2020. Dalam suratnya Badan Pengawas Mahkamah Agung meminta agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran isi pengaduan Zulkifli.

BP Mahkamah Agung juga meminta Pengadilan Tinggi Banda Aceh membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil pemeriksaan pelapor dan terlapor dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Selain itu, pada tanggal yang sama Badan Pengawas Mahkamah Agung juga mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Hj. Lilik Tri Cahyaningrum, pihak BP Mahkamah Agung meminta agar Ketua PN Tapaktuan dan PN Blangpidie untuk memberikan klarifikasi terkait laporan

Sementara itu Zulkifli yang merupakan pelapor kepada AJNN, Jum'at (4/10/2020) menceritakan kronologis sehingga mereka melalui kejadian tersebut. Menurut Zulkifli, Pada tanggal 28 Juni 2020 Aminah Adil sebagai penggugat melawan Manizar Dkk sebagai para tergugat dalam Perkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN.Ttn Jo Putusan Pengdilan Tinggi Aceh Nomor 27/PDT/2018/PT BNA.

Gugatan ini terkait kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus sengketa tanah, di mana baik pada putusan tingkat pertama maupun banding dimenangkan Aminah Adil.

Lalu berdasarkan register perkara Nomor 6/Pdt.G/Eks/2017/PN.Ttn. Tertanggal, Senin 8 Februari 2019, PN Tapaktuan telah mengeluarkan penetapan untuk dilakukan eksekusi dengan bantuan Pengadilan Negeri Blang Pidie.

Selanjutnya menurut Zulkifli, pada tanggal 28 Juni 2020 Aminah Adil memberikan Kuasa khusus kepada Kantor Hukum ARZ & Rekan Untuk Pelaksanaan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/Eks/2017/PN.Ttn. Tertanggal,  Senin 8 Februari 2019.

"Saat kami minta legalisasi dari surat kuasa kepada Panitera PN Blang Pidie, Rafinal, beliau tidak mau melegalisasi, dia beralasan, surat kuasa pencabutan maupun penerimaan kuasa harus di hadapannya dengan tidak bisa menyebutkan dasar hukum dari alasan tersebut," ujar Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 pihaknya mengirim pesan lewat WhatsApp yang meminta bertemu dengan Ketua PN Blangpidie Zulkarnain, namun Zulkarnain mengatakan dirinya sedang berada di Jakarta.

"Walaupun sebenarkan kami tau bahwa Ketua PN Blangpidie ada di kawasan Blang pidie, karena pada pagi jam 09.00 WIB, tanggal 1 Juli 2020, dia ikut menghadiri HUT Polri di Mapolres Abdya," ujar Zulkifli.

Kemudian menurut Zulkifli pada tanggal 2 Juli 2020, pada saat mereka hendak mendaftarkan surat kuasa karena telah di berikan nomor serta yang lainnya, akan tetapi Panitera PN Blangpidie, Rafinal tidak bersedia untuk melegalisasi serta menyatakan bahwa dia tidak bersedia untuk melaksanakan Eksekusi dan pada saat itu Zulkifli melihat Ketua PN Blang Pidie ada di Pengadilan.

Zulkifli juga menjelaskan kalau sebelumnya mereka sebagai kuasa hukum Aminah Adil telah membuat surat permohonan berkas terkait dengan berkas perkara kepada Ketua PN Tapak Tuan, Yudhistira Adhi dengan Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN .Ttn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 27/PDT/2018/PT BNA, namun tidak dikabulkan.

Berdasarkan hal itulah maka kami membuat laporan kepada Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial. Tapi untuk Komisi Yudisial sebenarnya bukan ranah mereka," pungkas Zulkifli.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...