Unduh Aplikasi

Tim Pemantau Outsus DPR RI akan Kunjungi Lokasi IPAl

Tim Pemantau Outsus DPR RI akan Kunjungi Lokasi IPAl
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Kompas

BANDA ACEH - Tim pemantau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dijadwalkan mengunjungi Proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Komplek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh di Gampong Pande-Gampong Jawa, Senin (23/10). Kunjungan dilakukan terkait permintaan Forum Silaturahmi Bersama Keluarga Besar Ulebalang Aceh, dan Keluarga Besar Habib/Ulama untuk merelokasi proyek tersebut karena dinilai berada di situs sejarah Aceh.

"Sesuai agendanya pertemuannya, kami akan memberi masukan terkait situs sejarah di areal proyek di Gampong Pande yang kita ketahui bersama memiliki nilai arkeologis histori yang sangat tinggi," kata Cut Putri, anggota perkumpulan Pewaris Raja Aceh, Minggu (22/10).

Menurut Cut Putri, sebelumnya pihaknya telah mengirim dokumen berisi aspirasi masyarakat Aceh terkait keberadaan proyek IPAL di di lokasi situs sejarah Aceh di Gampong Jawa Kec.Kutaraja Banda Aceh ke Ketua Komisi X DPR RI. Dokumen tersebut telah ditindaklanjuti Ketua Komisi X DPRI dengan menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI agar menurunkan tim ke Gampong Pande.

"Terkait pengaduan tadi pak Fadli Zon juga telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan kunjungan besok tentu kami berharap akan ada upaya serius dari semua pihak untuk melestarikan situs sejarah Aceh di Gampong Pande," kata Cut Putri.

Tim pemantau yang beranggotakan 11 anggota DPRI itu, diketuai Fadli Zon, politisi Partai Gerindra. Adapun kordinator tim Firmandez politisi Golkar asal Aceh.

Turut hadir , Diah Pitaloka serta anggota DPR RI dan DPD asal Aceh seperti Nasir Jamil, Salim Fahry, Tagore Abubakar dan anggota DPD asal Aceh lainnya. Di Banda Aceh, tim pemantau pelaksanaan undang-undang otonomi khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan bertemu Gubernur Aceh dan anggota DPR Aceh.

Proyek IPAL yang bersumber dari APBN senilai Rp 107 miliar menuai kontroversi karena dibangun di areal situs sejarah. Pasca berbagai aksi protes terkait keberadaannya di lokasi situs sejarah Aceh, proyek tersebut akhirnya dihentikan sementara.

Keputusan penghentian diambil setelah Pemerintah Kota Banda Aceh, Kementerian PUPR, Balai Pelestarian Cagar Budaya (Aceh) serta Keturunan Sulthan dan Raja Aceh menggelar pertemuaan September lalu.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...