Unduh Aplikasi

Tim Pansel Pengurus Parpol, KASN Surati Pemerintah Aceh

Tim Pansel Pengurus Parpol, KASN Surati Pemerintah Aceh
Ketua KASN, Sofian Effend. Foto: Media Indonesia

BANDA ACEH - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengaku pihaknya sudah menyurati Pemerintah Aceh terkait adanya tiga pengurus porpol yang jadi Panitia Seleksi terbuka (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau seleksi terbuka Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

"Kami sudah kirim surat ke Setda Aceh, pengurus parpol tidak boleh jadi Pansel. Tiga anggota Pansel dimaksud sudah ajukan permintaan berhenti dari parpol, tapi keputusan dari partai belum ada dan perlu waktu lama. Agar seleksi JPT tidak tertunda-tunda, Pemda Aceh dapat lakukan pergantian Pansel," kata Sofian Effendi kepada AJNN melalui pesan WhatsApp, Senin (15/1).

Baca: YARA Resmi Laporkan T Setia Budi, Syarifuddin Z dan Marwan Sufi Ke KASN

Sofian Effendi menambahkan, jika Pemerintah Aceh tidak mengganti tiga Pansel yang terdaftar sebagai pengurus partai politik maka proses seleksi yang sedang berlangsung tidak direkomendasi.

Sebelumnya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) resmi melaporkan tiga Panitia Seleksi terbuka (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka adalah T Setia Budi, Syarifuddin Z dan Marwan Sufi. ketiganya merupakan pengurus partai politik.

Baca: Syarat Calon dan Pansel JPT Pratama Aceh Tak Sesuai PP 11 Tahun 2017

Melalui surat yang ditandatangani langsung Ketua YARA, Safaruddin itu disebutkan, ketiganya masih terdaftar dalam SK Kepala Kanwil Kemenkumham Nomor W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA). Hal itu bertantangan dengan pasal 114 ayat 6 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di aman Pansel JPT dilarang terlibat langsung dalam partai politik.

Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Kurniawan mengatakan dalam membentuk panitia seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, PPK disyaratkan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 114 ayat 4 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Baca: Setia Budi Didesak Mundur dari Ketua Tim Seleksi SKPA

"Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia seleksi untuk melakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian JPT pratama di lingkungan Pemerintah Aceh yang saat ini sedang dilakukan secara hukum dilarang terlibat sebagai anggota/pengurus partai politik," ungkapnya.

 

Komentar

Loading...