Unduh Aplikasi

Tiga Temuan Penting Hasil Audit Investigasi di Kemenag Aceh

Tiga Temuan Penting Hasil Audit Investigasi di Kemenag Aceh
Hasil Audit Investigas Irjen Kemenag RI

BANDA ACEH - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia menemukan tiga poin penting di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berdasarkan hasil audit investigasi Nomor LHP : IJ.Inv/LHA/R/PS.01.3/0082/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Adapun ke tiga poin tersebut meliputi temuan tentang Daud Pakeh sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Saifuddin selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Samhudi selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Aceh.

Baca: 18 TEMUAN DI KEMENAG ACEH (I)

Untuk Daud Pakeh, Irjen Kemenag RI mendapati enam temuan diantaranya Daud Pakeh bertindak melampaui kewenangannya dengan melakukan intervensi kepada Baperjakat, melakukan mutasi terhadap pejabat eselon III, IV, JFU dan JFT di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanpa alasan yang sah dan kriteria yang jelas, memerintakan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanpaberdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, namun hanya melalui analisis kebutuhan secara pribadi.

Baca: 18 TEMUAN DI KEMENAG ACEH (II)

Kemudian Daud Pakeh melakukan pelaksanaan assesment esellon III tidak melibatkan Biro Kepegawaian (Ropeg), tidak menyusun dan tidak menggunakan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) serta mendapat validasi dan penetapan dari Ropeg Setjen Kemenag R.I dan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap pengadaan barang jasa

Berdasarkan temuan tersebut, Irjen Kemenag merekomendasikan kepada Sekjen Kemenag RI menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa pembebasan dari jabatan terhadap Daud Pakeh berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat(4) huruf c.

Baca: Rekomendasi Pembebasan Jabatan Daud Pakeh Diabaikan

Sementara terhadap Saifuddin, Irjen mendapati beberapa temuan diantaranya, Saifuddin sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan turut serta dalam pengangkatan tenaga
honorer di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dengan mengusulkan draft SK tanpa analisiskebutuhan dan beban kerja namun hanya melihat DIPA.

Saifuddin juga campur tangan dan ancaman dengan bentuk surat pernyataan terkait pengelolaan anggaran kepada Kepala Kankemenag Kab. Pidie yang tidak sesuai dengan tujuan awal diterbitkan surat tugas Kakanwil No. Kw.01.1/2/Kp.01.1/426/2015 yaitu untuk mencari informasi dan klarifikasi terkait perjalanan dinas Kakankemenag Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya ke Jakarta.

Selanjutnya, Saifuddin juga diketahui memerintahkan pengadaan (pemasangan) partisi sebanyak 24 buah tidak sesuai ketentuan yaitu tanpa ada kontrak/SPK dan tanpa sepengatahuan PPK dam juga melakukan intervensi terhadap ULP dan Kankemenag Kab/Kota dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca: 18 TEMUAN DI KEMENAG ACEH (III)

Atas temuan-temuan tersebut, Irjen Kemenag merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI agar menjatuhkan hukuman disiplin kepada Saifuddin berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat (3) huruf b.

Irjen juga merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan mutasi kepada pejabat yang kurang cakap menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kewenangan jabatannya ke luar dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu Saifuddin.

Kemudian untuk Samhudi, Irjen menemukan bahwa yang bersangkutan turut campur tangan dan ancaman dengan bentuk surat pemyataan terkait pengelolaan anggaran kepada Kepala Kankemenag Kab. Pidie yang tidak sesuai dengan tujuan awal diterbitkan surat tugas Kakanwil No. Kw.01.1/2/Kp.01.1/426/2015 yaitu untuk mencari informasi dan klarifikasi terkait perjalanan dinas Kakankemenag Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya ke Jakarta.

Samhudi juga terbukti terlibat dalam proses mutasi tanpa alasan yang sah dan tanpa mempertimbangkan penilaian prestasi kerja PNS tersebut dan tanpa analisa kebutuhan PNS/formasi jabatan dengan mengetik dan memparaf SK mutasi;

Dari hasil temuan itu, direkomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI agar menjatuhkan hukuman disiplin kepada Samhudi berupa teguran tertulis berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 pasal ayat (2) huruf b.

Atas temuan itu juga Irjen Kemenag merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan mutasi kepada pejabat yang kurang cakap menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kewenangan jabatannya ke luar dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu Samhudi.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...