Unduh Aplikasi

Tidak Lagi Menjabat DMI, Husaini Otomatis tak Memenuhi Syarat sebagai KPA

Tidak Lagi Menjabat DMI, Husaini Otomatis tak Memenuhi Syarat sebagai KPA
BPMA. Foto: Net

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) merotasi sejumlah posisi jabatan. Satu diantaranya, posisi Deputi Manajemen Internal (DMI), yang selama ini dijabat Husaini digantikan oleh Muchsin, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Aceh.

Staf Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media BPMA, Tiara Fatimah, membenarkan bahwa pelantikan terhadap Muchsin, namun ia tidak menyebutkan waktu pasti pelantikan akan dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh AJNN, pelantikan akan dilaksanakan pada Senin (4/5).

Menurut Tiara, meski dilantik sebagai Deputi Manajemen Internal BPMA, Muchsin masih tetap berstatus sebagai PNS. Ditambahkannya, penunjukkan Muchsin sebagai deputi juga sudah melalui mekanisme yang telah ditentukan dan telah mendapat persetujuan dari Plt Gubernur Aceh dan Kementerian ESDM.

"Ya, tetap PNS. PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Aceh ke BPMA," ungkap Tiara kepada AJNN, Senin (4/5).

Informasi lain yang diterima AJNN, penunjukkan Muchsin sebagai Deputi Manajemen Internal, tidak dibarengi dengan pengangkatannya dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui surat keputusan yang dikeluarkan Menteri ESDM.

Sebelumnya, KPA pada BPMA dijabat oleh Husaini sebagaimana keputusan Meteri ESDM nomor 1815/K/73/MEM/2018. Maka, dengan digantinya Husaini, secara otomatis saat ini BPMA tidak memiliki KPA. Berdasarkan aturan hal ini tentu akan berdampak terhadap legalitas penggunaan anggaran di BPMA.

Namun, dikatakan Tiara, terkait persoalan KPA, penggunaan anggaran di BPMA masih terus berjalan sebagaimana saat ini. Artinya, Husaini selaku KPA yang lama masih bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di lembaga regulator Migas tersebut.

"Ya KPA masih KPA sebelumnya," katanya.

"KPA BPMA masih tetap berjalan sebagaimana saat ini. Surat penunjukan Muchsin , ST, M.Sc sebagai KPA segera diproses oleh Kementerian ESDM setelah pelantikan," tambahnya.

Saat dikonfirmasi, apakah penunjukan Muchsin sebagai deputi melalui mekanisme rekrutmen terbuka, Tiara mengatakan bahwa BPMA melakukan seleksi secara umum. Akan tetapi, terkait penunjukkan itu tetap kembali kepada Pemerintah Aceh.

Sementara, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, merasa aneh dengan pernyataan tersebut. Sebab menurutnya, syarat KPA pada BPMA merupakan eselon II. Apabila, Husaini diganti secara otomatis dirinya tak lagi memenuhi syarat sebagai KPA.

"Kalau Husaini bukan lagi sebagai Deputi Internal berarti otomatis tdk bisa lagi sebagai KPA. Syarat KPA harus eselon II," tegas Askhal.

Komentar

Loading...