Unduh Aplikasi

Teuku Ahmad Dadek: Setelah Hasil Evaluasi, Pokir DPRA Rp 1,8 Triliun

Teuku Ahmad Dadek: Setelah Hasil Evaluasi, Pokir DPRA Rp 1,8 Triliun
Teuku Ahmad Dadek Foto: IST.

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021.  Bahkan, hasil evaluasi Mendagri sudah dikirimkan ke Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 

Rabu (6/1) malam, TAPA dan Tim Anggara DPRA menggelar pertemuan untuk membahas hasil evaluasi Kemendagri.

Baca: Belanja Perjalanan Dinas DPRA Rp42,3 Miliar, Tidak Berkorelasi dengan Kinerja

Salah satu catatan penting yang merupakan bagian dari koreksi dan evaluasi Mendagri yang tertulis  dalam surat keputusan tentang evaluasi raqan APBA 2021, terdapat pada halaman 78 poit (e) dimana disebutkan bahwa Pokir-pokir DPRA sebesar Rp2,7 triliun yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dimasukan ke dalam Qanun APBA 2021.

Baca: Evaluasi APBA 2021, Kemendagri Batalkan Pokir DPRA Rp 2,7 Triliun

Menanggapi hal ini,  Asisten II Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek menyatakan bahwa pagu Pokir yang diusul oleh DPRA pada saat Musrembang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) RKPA Tahun Anggaran 2021 dan juga pada tahap pembahasan KUA/PPAS

"Pokir DPR Aceh itu sudah ditetapkan dalam Pergub RKPA Tahun 2021 dan tahap PPAS jadi sudah sesuai aturan, tidak benar kalau ada bonus tambahan itu,” ungkapnya.

Baca: Zulfadli: Dahlan Dapat Bonus Pokir Rp100 Miliar

Setelah Banggar DPR Aceh dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) duduk bersama membahas hasil evaluasi Mendagri, pihaknya telah melakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi Mendagri, termasuk Pokir DPR Aceh, dimana setelah hasil evaluasi jumlahnyaemcapai Rp 1,8 triliun. 

“Banggar dan TAPA telah bertemu untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Mendagri, tidak saja Pokir DPRA tapi semua masukan Mengadri  kami Tindaklanjuti. Pokir DPR Aceh sendiri jumlahnya setelah evaluasi sebesar Rp 1,8 triliun,” sebut Ahmad Ahmad Dadek

Baca: Pokir Ketua DPRA Rp 41 Miliar, Wakil Rp 29 Miliar

Menurutnya, dalam usulan Pokir DPR Aceh ditemukan banyak kegiatan yang nilainya dibawah Rp 500 juta, padahal ini tidak dibenarkan oleh Qanun Otonomi Khusus, kecuali kegiatan yang diperuntukkan untuk Dayah, sehingga harus dirasionalkan. Dimana anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan yang berorientasi belanja modal.

“Banyak kegiatan dibawah 500 juta yang dilarang oleh Qanun Otsus, kecuali hanya untuk dayah serta pendidikan, kegiatan terbengkalai.  Anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang berorientasi belanja modal. Ini  semua sudah direposisi sama  rekan2 DPRA dan TAPA supaya APBA kita mencapai sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Teuku Ahmad Dadek mengatakan bahwa dalam evaluasi Mendagri tersebut juga memerintahkan Pemerintah Aceh merasionalkan belanja perjalanan dinas.

"Permintaan itu sudah dilakukan, sekarang sudah dialihkan menjadi belanja modal. Bahkan belanja untuk Covid-19 juga harus ditetapkan khusus walaupun kita juga menyediakannya dalam BTT dan itu juga sudah kita alokasikan dana khusus untuk penanganan covid-19," katanya.

Menurutnya, DPR Aceh sudah sangat memahami bagaimana prosedur perencanaan pembangunan daerah yang sudah menggunakan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yamg diikat oleh aturan dan dikelola oleh Mendagri, semuanya bisa terlihat .

"Saya pikir anggota DPRA sekarang sudah paham betul dengan sistem informasi pembangunan daerah yang dikelola Kemendagri, bahkan  Permendagri sudah mengatur menu menu propinsi dan kabupaten kota dengan sangat rigit," pungkas Teuku Ahmad Dadek.

Komentar

Loading...