Tetapkan Tahapan Pilkada 2022, Pengamat: KIP Seharusnya Bekerja Profesional

Tetapkan Tahapan Pilkada 2022, Pengamat: KIP Seharusnya Bekerja Profesional
Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan. Foto: Kba.one

BANDA ACEH - Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan mengatakan, penetapan tahapan pilkada Aceh serentak itu harus pasti. Sesuai dengan regulasi dan sudah melalui koordinasi dengan KPU RI.

"Oke misalnya pilkada Aceh jatuh pada 2023 setelah melalui koordinasi dengan lembagai terkait. Itu sudah pasti dan tidak terkendala lagi dari segi anggaran," kata Effendi kepada AJNN, Minggu (24/1).

Sebab kata dia, penetapan tahapan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu harus lebih berhati-hati.

Menurutnya, KIP Aceh seharusnya  bekerja secara profesional, bukan hanya modal semangat 45 saja yang kemudian akan muncul konflik baru.

Baca: Dalam RUU Pemilu, Pilkada Diselenggarakan 2022

"Saya pikir tidak seperti itu. Jadi sebagai penyelenggara mereka harus memastikan itu. Supaya tidak lagi muncul pro dan kontra," ujarnya.

Kata Effendi, dari segi anggaran untuk pelaksanaan pilkada juga bukan hal main-main. Karena, mempertanggungjawabkan anggaran sangat sulit ketika tidak ada regulasi yang jelas.

"Ya walaupun menurut pemahaman mereka bahwa sanggup melaksanakan pilkada 2022," ucapnya.

Meski KIP Aceh sanggup melaksanakan pilkada 2022 lanjutnya, KIP juga harus memperhitungkan tanggapan dari pemerintah pusat.

Sebab kata Effendi, hal tersebut harus dilakukan karena, ketika KIP Aceh telah menetapkan tahapan dan jadwal pilkada, muncul konflik seperti pengalaman pada 2002.

"Karena kalau saya lihat dari pernyataan KPU RI sudah pasti penetapan tahapan pilkada yang dilakukan itu berpotensi untuk ditolak. Koordinasi dulu, saya pikir itu lebih baik," tutup Effendi.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...