Unduh Aplikasi

Tersandera Prinsip Kehati-Hatian

Tersandera Prinsip Kehati-Hatian
Ilustrasi: imaestri.

KEPOLISIAN Daerah Aceh harus harus menuntaskan pemeriksaan terhadap kasus sapi kurus di Saree, Aceh Besar. Kepolisian mengatakan mereka masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus ini atau tidak. 

Prinsip kehati-hatian yang ditunjukkan kepolisian saat mengusut dugaan pidana dalam kasus ini memang sangat diperlukan. Namun kepolisian juga hendaknya tidak mengabaikan dua petunjuk dan alat bukti yang menunjukkan dugaan penyimpangan keuangan yang menyebabkan kerugian negara. 

Dua hal itu adalah pengadaan pakan ternak dan biaya lainnya serta fakta kematian sapi akibat salah urus. Hal ini menyebabkan kematian sapi yang merupakan aset negara. 

Polda Aceh juga hendaknya tidak membiarkan masyarakat bertanya-tanya mengenai perkembangan pemeriksaan kasus-kasus besar, dengan jumlah kerugian negara yang besar, tanpa penjelasan. Contoh lain dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, baik yang saat ini masih menjabat atau tak lagi duduk di kursi dewan. 

Akhir September lalu, kepolisian mengatakan mereka mengumpulkan bukti permulaan. Kepolisian mengatakan mereka telah memeriksa 200 dari 412 mahasiswa penerima beasiswa. Kepolisian berjanji, saat itu, akan meningkatkan status perkara ini jika proses penyelidikan menyasar 60 persen penerima beasiswa. 

Yang menjadi permasalahan, perkembangan penyelidikan kasus ini tidak pernah diungkap. Apalagi kepolisian bisa berpegang pada laporan Inspektorat Aceh untuk membuktikan dugaan kejahatan tersebut. 

Dalam temuan Inspektorat Aceh, terungkap bahwa para penerima bantuan, yang tengah menempuh pendidikan di berbagai jenjang pendidikan tinggi, menerima beasiswa atas usulan 24 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

Ada juga yang mengajukan permohonan secara mandiri. Dalam laporan inspektorat disebutkan bahwa jumlah penerima yang diusulkan dewan mencapai 852 usulan dewan. Terdapat 86 penerima yang mengajukan permohonan secara mandiri. 

Saat diverifikasi oleh LPSDM, mahasiswa yang layak menerima beasiswa hanya 803. Saat itu, mereka tengah menempuh pendidikan di jenjang D3, D4, S1, S2, dam S3, serta dokter spesialis. Mereka tersebar di lembaga pendidikan dalam dan luar negeri. 

Dalam laporan itu disebutkan bahwa bantuan yang disalurkan mencapai Rp 19,8 miliar kepada 803 mahasiswa. Namun hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima, total uang yang disalurkan hanya Rp 5,2 miliar. 

Laporan inspektorat juga mengungkap empat modus pemotongan yang dilakukan, yakni lewat dana buku rekening dan ATM penerima dikuasai oleh penghubung, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, mahasiswa penerima mentransfer uang mereka terima kepada penghubung, dan penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut. 

Prinsip kehati-hatian memang penting. Namun yang tak kalah penting adalah prinsip keadilan. Jangan sampai, dengan alasan kehati-hatian, penanganan kasus dugaan korupsi malah mangkrak. Padahal jelas sekali bahwa banyak prinsip keadilan yang dilabrak oleh para pelaku saat melakukan dugaan kejahatan itu. 

Komentar

Loading...