Unduh Aplikasi

Tersandera dari Dalam

Tersandera dari Dalam
Ilustrasi: the spruce

KRITIK Gerakan Anti Korupsi Aceh terhadap kinerja Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh harusnya jadi peringatan penting. Lembaga nirlaba antikorupsi ini menilai pemberian remunerasi kepada pegawai di BPMA berlebihan.

Pernyataan itu bukan tak beralasan. Koordinator Gerak Aceh, Askhalani, menilai, “bonus” yang diterima BPMA terlalu tinggi. Nilainya tidak sebanding dengan kinerja regulator industri minyak dan gas Aceh itu.

Padahal, di awal-awal pembentukannya, besar harapan agar badan ini berperan dalam meningkatkan sektor migas. Mulai hulu hingga hilir. Lembaga ini diharap dapat menjadikan industri yang pernah mengemuka di Aceh itu, seperti dulu. Bedanya, kini kewenangan itu berada di tangan Aceh, bukan lagi dalam genggaman pemerintah pusat.

Pemberian fasilitas juga hendaknya didasarkan pada penerimaan negara dari sektor migas. Alih-alih jadi pendorong, BPMA bahkan tak mampu mendorong peningkatan pasokan gas di Aceh. Yang paling merasakan adalah PT Pupuk Iskandar Muda yang berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan gas.

Kritik terhadap buruknya kinerja BPMA ini bukan yang pertama. Sebelumnya, banyak pakar menilai BPMA cenderung pasif dan tidak memiliki target untuk meningkatkan produksi migas di Aceh. Harapan untuk meningkatkan produksi, malah anjlok. Kinerja badan itu melempem.

Parahnya, badan ini malah tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PBN 2018 dan 2019. Dugaan rasuah ini diduga tidak hanya melibatkan pegawai rendahan. Kepolisian diharapkan dapat bekerja optimal untuk mengungkap tuntas kasus tersebut, bukan hanya memangkas ujungnya saja.

Dengan berbagai catatan bertinta merah itu, sudah selayaknya Pemerintah Aceh mengevaluasi kinerja para pengelola BPMA. Termasuk mengevaluasi kinerja dewan pengawas lembaga itu. Termasuk menelisik kinerja yang tidak efisien yang menghambat perkara teknis.

Pemerintah Aceh tak perlu ragu untuk menggandeng Kementerian Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari solusi masalah. Apalagi, ada harapan besar dalam pembentukan BPMA. Keberadaan lembaga ini diharap dapat menjadikan Aceh lebih berdaulat dalam mengelola kekayaan minyak dan gas. Tidak seperti saat ini, seperti tersandera dari dalam.

Komentar

Loading...