Unduh Aplikasi

Terlambat Diserahkan Eksekutif, DPRK Pidie Kebut Pembahasan R-APBK 2020

Terlambat Diserahkan Eksekutif, DPRK Pidie Kebut Pembahasan R-APBK 2020
Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail. Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie harus bekerja ekstra siang dan malam untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) Pidie tahun 2020.

Dokumen R-APBK tahun 2020 baru diajukan eksekutif Pemerintah Kabupaten Pidie pada Senin (16/12) dan itupun setelah dua kali disurati pihak legeslatif selaku wakil rakyat.

Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail kepada AJNN, Rabu (18/12) mengatakan, meski terlambat pengajuan dokumen R-APBK, namun anggota Badan anggaran (Banggar) akan bekerja secara ekstra siang dan malam untuk melakukan pembahasan.

Baca: APBK Pidie 2020 Terancam Molor, Masyarakat Sambangi Gedung Dewan

Hasil rapat musyawarah anggota Badan musyawarah (Bamus), lanjut Mahfud, pembahasan R-APBK akan dimulai pada 18 Desember (malam) dan ditutup 10 Januari 2020.

"Jika tidak ada kendala kita targetkan 22 hari kerja R-APBK Pidie selasai dibahas meski waktu normal 60 hari," katanya.

Meyangkut mekanisme pembahasan, jelas Mahfud, tergantung anggota Badan Anggaran (Banggar) boleh dilakukan dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) atau secara umum.

"Kalau pembahasan secara bersama-sama tentunya membutuhkan waktu lama, namun jika dipercepat dengan membentuk Pokja sah-sah saja," ujarnya.

Mahfud mengkhawatirkan, pembahasan R-APBK diakhir tahun maka risikonya pada realisasi anggaran, apalagi penutupan pembahasan dijadwalkan pada Januari selanjutnya dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur dan Kementerian sampai satu bulan.

"Kemungkinan anggaran akan teralisasi pada pertengahan Februari sehingga realisasi anggaran tidak normal," kata Politisi Partai Aceh (PA) itu.

Keterlambatan pengajuan dokumen R-APBK, kata Mahfud, disebabkan lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie dan kurangnya koordinasi antara pejabat tingkat tinggi dengan pejabat tingkat bawah.

Komentar

Loading...