Unduh Aplikasi

Terkait Tapal Batas, DPRA Harap MoU Helsinki dan UUPA Tak Diabaikan

Terkait Tapal Batas, DPRA Harap MoU Helsinki dan UUPA Tak Diabaikan
Rapat Komisi I DPRA dengan instansi terkait mengenai tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara

BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus menyesalkan terkait pembahasan tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara yang tidak melibatkan mereka selaku unsur legislatif.

Meskipun demikian, pihaknya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah Aceh. Tetapi kedepannya, M Yunus berharap persoalan ini harus tetap dibahas bersama guna menyatukan persepsi terhadap beberapa kekeliruan.

Hal itu disampaikan M Yunus usai melaksanakan rapat dengan instansi terkait mengenai tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara, di ruang Banggar DPRA, Rabu, 17 Juni 2020.

"Seakan-akan keputusan tapal batas Aceh ini mengabaikan MoU Helsinki, padahal itu rohnya perjuangan Aceh," kata M Yunus kepada wartawan.

Yunus meminta, pemerintah Aceh jangan menganggap remeh terkait penetapan tapal batas ini, dikhawatirkan bisa terjadi sesuatu hal yang besar.

"Kami minta tolong masalah ini dibahas bersama DPRA, sehingga jika ada keputusan, maka itu keputusan besama, bukan sepihak," ujarnya.

Selain itu, Yunus berharap pemerintah Aceh melakukan konsultasi persoalan tapal batas ini dengan para juru runding GAM-RI dulu, seperti Wali Nanggroe Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Apa Karya.

"Kemudian dari pusat ada Yusuf Kalla, Hamid Awaluddin, sehingga jika lahir sebuah kesepakatan, maka itu adalah keputusan bersama," tutur M Yunus.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Aceh, M Jakfar menyampaikan bahwa pembahasan tapal batas itu juga memperhatikan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA.

Kata Jakfar, dalam UUPA Pasal 3 huruf C, juga mengatur tentang tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara, karena itu pemerintah Aceh menjadikan MoU Helsinki sebagai acuan.

"Artinya kami tidak mengabaikan MoU Helsinki dan UUPA. Meskipun tidak diatur dalam UUPA, kami sangat komitmen dengan MoU Helsinki," ucap M Jakfar.

Selain itu, lanjut Jakfar, pemerintah Aceh juga bekerjasama dengan Unsyiah untuk melakukan kajian tentang tapal batas Aceh tersebut. Serta sudah bertemu dengan beberapa juru runding GAM-RI seperti Bahtiar Abdullah dan Munawar Liza.

Dari hasil kajian itu, tim Unsyiah tidak mendapatkan adanya dokumen apapun terkait tapal batas 1 Juli 1956. Karena itu, terkait tapal batas tersebut mengacu pada peta dasar yang dibuat TNI AD.

"Jadi itu yang menjadi pedoman teknis kami dalam menentukan tapal batas Aceh dengan Sumatera Utara," tutur M Jakfar.

HUT Pijay

Komentar

Loading...