Unduh Aplikasi

Terkait Surat Rektor USK, Otto Syamsudin: Darussalam Itu Aset Pemda

Terkait Surat Rektor USK, Otto Syamsudin: Darussalam Itu Aset Pemda
Koordinator Forum Warga Kopelma Darussalam, Otto Syamsudin Ishak. Foto: Youtube

BANDA ACEH - Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Samsul Rizal dalam surat yang diterima AJNN, Selasa (2/3), mengatakan bahwa pembongkaran komplek perumahan dosen yang berada di Sektor Timur Kopelma Darussalam itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam surat itu, ia mengatakan, pengembangan dan pembangunan kampus USK ke depan merupakan upaya untuk membangun pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Forum Warga Kopelma Darussalam, Otto Syamsudin Ishak mempertanyakan mengenai pembongkaran itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan seperti apa.

"Undang-undang mana yang dikatakan? Tahun berapa, pasal berapa, tentang dan nomor berapa," kata Otto saat dihubungi AJNN, Rabu (3/3/2021).

Sebab, kata dia, terkait dengan Kopelma itu ada surat Gubernur tahun 1986 yang mengatakan bahwa semua aset yang berada di Kopelma itu merupakan aset Pemda Aceh.

Baca: Balas Surat DPRA, Rektor USK: Pembongkaran Sudah Sesuai dengan Peraturan

"Maka segala perubahan untuk aset-aset itu harus seizin pemda. Sudah dilakukan nggak sama rektor," tanyanya.

Ia mengatakan, terkait pembongkaran tersebut, apakah Rektor USK sudah melakukan koordinasi dengan pemda atau belum sama sekali.

Saat AJNN terkait isi dalam surat itu yang menyebutkan Unsyiah akana memfasilitasi tempat tinggal bagi pensiunan atau janda yang belum memiliki rumah untuk tempat tinggal sementara, ia mengatakan itu hanya omongan sepihak, karena hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan pihaknya.

"Kalau dalam surat itu rektor bilang akan memfasilitasi, itukan omongan sepihak. Karena sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali dengan kami," ungkapnya.

Ia menjelaskan, saat ini juga ada agenda DPRA untuk memanggil Rektor USK membahas permasalahan tersebut.

"Itukan belum terjadi juga. Silakan bicarakan dengan DPRA," pungkasnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...