Unduh Aplikasi

Terkait Stikering BBM Rp1 Triliun, Penggugat Akhirnya Cabut Gugatan

Terkait Stikering BBM Rp1 Triliun, Penggugat Akhirnya Cabut Gugatan
Kuasa hukum tergugat I (Gubernur Aceh) Mohd. Jully Fuady. Foto: IST.

BANDA ACEH - Setelah gagal upaya menempuh mediasi, akhirnya para Penggugat Stikering Bahan Bakar Minyak (BBM) mencabut gugatannya. Pencabutan gugatan dilakukan pada persidangan hari Senin (11/1/2021) di Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Kuasa hukum tergugat I (Gubernur Aceh) Mohd. Jully Fuady saat dihubungi AJNN mengatakan, bahwa pencabutan gugatan tersebut merupakan hak para penggugat.

"Sudah sesuai dengan mekanisme hukum acara, tanpa memerlukan persetujuan tergugat, kami hargai dan sepenuhnya hak para lenggugat, clear sudah” ujarnya Jully Fuady usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.   

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sidang gugatan Class Action terkait kebijakan pemasangan stiker terhadap pemerintah Aceh dengan Nomor perkara 49/Pdt.G/2020/PN Bna, tertanggal 05 Oktober 2020 mulai masuk pada persidangan pertama di PN Banda Aceh pada Senin 19 Oktober 2020. 

Pada sidang pamungkas kali ini, penggugat dihadiri oleh tim kuasa hukum. Pihak tergugat dihadiri oleh Kuasa Hukum tergugat I (Gubernur Aceh) Mohd Jully Fuady,  Tergugat II (P.T. Pertamina) dihadiri oleh Tim Pengacara Negara dan Tergugat III (Hiswana Migas Aceh) langsung dihadiri Ketuanya Faisal Budiman.

Sebelumnya, sejumlah warga menggugat Gubernur Aceh, PT Pertamina dan Hiswana Migas Aceh ke pengadilan terkait kebijakan pemasangan stiker bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di mobil.  

Gugatan class action tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh kuasa hukum, Senin (5/10). Juru bicara penggugat, Syaknya Meirizal mengatakan gugatan tersebut terkait surat edaran gubernur Aceh penggunaan stiker BBM subsidi premium dan solar subsidi. Bahkan, dalam surat edaran tersebut ada beberapa poin yang dinilai melampaui kewenangan Gubernur Aceh

"Dalam surat edaran disebut juga disebutkan kenderaan yang tidak membayar pajak juga tidak diijinkan membeli BBM subsidi. Saya menilai melampaui kewenangan yang ada. Padahal pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam undang-undang sendiri," katanya.  

Menurutnya, surat edaran yang di keluarkan bukan produk perundang-undangan, melainkan hanya imbauan. Namun, dalam pelaksanaan seperti undang-undang yang harus dijalankan.  

"Bagi kenderaan yang tidak stempel stiker diberikan sanksi tidak boleh mengisi BBM subsidi. Ini jelas merugikan masyarakat yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya.  

Selain itu, kata Syakya Meirizal, surat edaran itu dinilai telah merendahkan martabat masyarakat Aceh, terkait tulisan yang ada di stiker tersebut.  

"Di stiker premium disebut premium bukan untuk masyarakat pura-pura miskin dan solar subsidi bukan untuk penimbunan jahat. Ini sangat merendahkan martabat masyarakat," ucapnya.  

Dalam gugatan tersebut, pihaknya menggugat gubernur Aceh, PT Pertamina dan Hiswana Migas Aceh untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1 triliun. "Kami juga memohon kepada majelis hakim menghukum para penggugat membayar kerugian immateriil kepada masyarakat Aceh," ungkapnya. 

Komentar

Loading...