Unduh Aplikasi

Tuntaskan Sengketa Lahan Adat, Menteri Angraria akan Verifikasi Ulang

Tuntaskan Sengketa Lahan Adat, Menteri Angraria akan Verifikasi Ulang
BANDA ACEH – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan akan verifikasi ulang pemberian Hak Guna Usaha di Aceh, termasuk yang terjadi di Nagan Raya.

Menurut Ferry, pemerintah punya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Hak Komunal, Permen Nomor 9 Tahun 2015 itu sangat jelas dan sangat rinci disampaikan.

Dalam Permen itu, ada pengakuan dan penghormatan atas hak masyarakat adat. Kalau ada memang masyarakat adat di dalam kawasan HGU yang dikeluarkan pemerintah maka itu akan dipotong HGU.

Menurutnya itu harus dipastikan terlebih dulu dengan permen, kalau pun ada lahan masyarakat yang kemudian dalam pemberian izin HGU masuk daerah itu dan ternyata mereka memang sudah tinggal di daerah itu lebih dari sepuluh tahun.

“Itu bisa kita potong wilayah HGU-nya, tetap itu milik masyarakat, sangat mudah untuk menyelesaikan. Tidak ada lagi potensi konflik yang bisa berkembang sedemikian rupa,” ujarnya.

Ferry menegaskan, yang terpenting adalah melakukan verifikasi ulang, kalau benar nanti masyarakat hidup dan tinggal lebih dari sepuluh tahun, maka HGU-nya tetap akan dipotong, dan menjadi wilayah tempat masyarakat dan akan dirubah SK HGU-nya

“Tidak bisa kita tindak jika itu hanya berdasarkan pengakuan, itu harus diverifikasi, ada keuchik dan camat,” tutupnya.

Komentar

Loading...