Unduh Aplikasi

Sekda Jadi PJ Kepala Daerah, Effendi Hasan: Sangat Relevan Secara Aturan dan Geografis Politik

Sekda Jadi PJ Kepala Daerah, Effendi Hasan: Sangat Relevan Secara Aturan dan Geografis Politik
Effendi Hasan. Foto: KBA.ONE

BANDA ACEH - Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan menilai wacana pemerintah pusat yang akan menunjuk atau mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan hal yang sangat relavan, baik secara aturan maupun secara geografis politik.

Effendi Hasan mengatakan, adanya wacana pengangkatan Sekda sebagai PJS mungkin karena pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat situasi dari masing-masing daerah tersebut akan lebih baik jika penjabat yang diangkat itu memang pejabat daerah yang sudah lama mengabdi apalagi sebagai putra daerah sendiri.

Baca: Dalimi: Secara Pribadi, Saya "Setuju" Sekda Jadi Pjs Kepala Daerah

“Tapi yang saya pahami dari ucapan Dirjen Otda tersebut masih sebagai wacana atau opsi dari Kemendagri, tergantung nanti komunikasi antara Kemendagri dan kementarian lainny atau lembaga yang terkait. Karena kalau kita perhatikan akan banyak pertimbangan yang akan diambil oleh Kemendagri, baik dari segi aturan yang ada maupun pertimbangan politik dari DPR,” kata Effendi Hasan, saat dihubungi AJNN, Rabu (19/5).

Menurut Effendi Hasan, juga ada opsi lain yang sesuai aturan, sebab sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 204 menjelaskan juga kalau terjadinya kekosongan jabatan, maka penjabat Gubernur diangkat dari PNS yang berpangkat pejabat tinggi madya. Sedangkan untuk Bupati atau Wali Kota diangkat dari PNS yang berpangkat pejabat tinggi pratama.

“Artinya ini menyebutkan untuk menjadi Penjabat Gubernur maupun Bupati/Walikota tidak harus berpatokan pada Sekda Provinsi ataupun Sekda Kabupaten/Kota,” sebutnya.

Selain itu, kata Effendi Hasan, Kemendagri juga bisa mengangkat pejabat Gubernur dari Kementerian itu sendiri yang berpangkat pejabat tinggi madya, begitu juga pengangkatan penjabat Bupati/Wali Kota bisa saja Kemendagri menunjuk atau mengangkat PNS yang berpangkat pejabat tinggi pratama selain dari Sekda kabuapten/kota seperti yang diwacanakan.

“Misalnya mengangkat Pejabat eselon dua pada tingkat provinsi untuk menjadi Penjabat Bupati/Wali Kota, itu bisa saja terjadi, jadi banyak opsi dan pertimbangan yang akan diambil oleh Kemendagri untuk menunjuk atau mengangkat Penjabat baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Effendi Hasan juga menyarankan, kalau memang Kemendagri mengangkat Sekda sebagai pejabat sementara (PJS) Kepala Daerah dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sebaiknya digunakan sistem silang atau loker tempat.

“Misal Sekda kabupaten A akan diangkat menjadi penjabat Bupati di kabupaten B, kan itu juga tidak ada masalah secara aturan, makanya semua masih bisa berubah dan terjadi dalam hal kebijakan yang diambil oleh Kemendagri,” tutupnya.

Komentar

Loading...