Unduh Aplikasi

Terkait Pilkada 2022, Pakar Hukum: Gubernur dan DPRA Harus Lakukan Lobi Serius

Terkait Pilkada 2022, Pakar Hukum: Gubernur dan DPRA Harus Lakukan Lobi Serius
Mawardi Ismail. Foto: IST

BANDA ACEH - Terkait Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang direncanakan pada 2022 di aceh mendatang, pakar hukum,Mawardi Ismail menekankan, Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus melakukan lobi serius ke pemerintah pusat.

"Dari awal saya sudah mengatakan, Gubernur Aceh dan DPRA harus melakukan lobi serius terlaksananya Pilkada 2022," kata Mawardi saat dihubungi AJNN, Rabu (30/12/2020).

Ia mengatakan, jika Pilkada serentak Aceh jatuh pada tahun 2024, tentu hal itu akan menimbulkan kerugian untuk Aceh sendiri.

Sebab lanjut Mawardi, keberadaan Plt Gubernur Aceh yang terlalu lama hingga dua tahun, ada banyak kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan.

"Karena dia punya kewenangan yang terbatas. Jadi itu yang harus dilakukan," jelasnya.

Kecuali kata Mawardi, bisa saja jika nantinya pemerintah melakukan semacam regulasi atau kebijakan Plt Gubernur Aceh itu punya kewenangan sama dengan Gubernur definitif.

"Itu misalnya. Yang terpenting Aceh itu yang dirugikan dengan kosongnya jabatan Gubernur selama dua tahun itu," pungkasnya.

|INDRA WIJAYA

Komentar

Loading...