Unduh Aplikasi

Terkait Pengelolaan Dana Desa, Warga Aceh Tamiang Mengadu ke DPR

Terkait Pengelolaan Dana Desa, Warga Aceh Tamiang Mengadu ke DPR

ACEH TAMIANG - ‎Lima masyarakat Kampung Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang mendatangi kantor DPRK setempat, Selasa (3/10). Kedatangan warga Perdamaian yang mengatasnamakan forum masyarakat peduli kampung perdamaian tersebut untuk melaporkan pengelolaan dana desa kampung mereka yang dinilai tidak transparan.

‎"Kami sebagai warga kampung perdamaian tidak pernah diundang oleh datok saat rapat laporan pertanggungjawaban dana desa. Seharusnya datok mengundang kami sebagai warga, karena kami juga ingin tahu tentang pengelolaan dana desa," kata Syafruddin.

Syafruddin mengatakan, seharusnya Datok transparan dalam mengelola dana desa. Karena masyarakat punya peran mengawal proses pengelolaan dana desa.

Adapun sejumlah kejanggalan yang dinilai tidak transparan yakni, tentang pembangunan paving block, pengelolaan BUMK dan keberadaan aset desa.

Syafruddin menilai paving block di kampungnya masih layak dipergunakan, namun dibongkar dan dibangun lain oleh datok.

Selain itu, kata Syafruddin pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) juga tidak jelas. Kemudian mengenai aset desa juga tidak tahu keberadaanya.

Seharusnya yang perlu dibangun, kata Syafruddin tempat penampungan air. Karena di desa mereka lorongnya sempit-sempit sehingga kalau terjadi musibah kebakaran mobil pemadam tidak bisa masuk.

"Seharusnya itu yang harus diperhatikan, bukan bangun proyek yang kurang bermanfaat bagi masyarakat," kata Syafruddin.

Syafruddin mengaku sudah melaporkan dana desa yang dikelola tidak transparan tersebut kepada Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) kampung mereka. Namun ketua MDSK terkesan mengelak dengan alasan ada rapat.

"Sudah dua kali kami ingin laporkan ke MDSK, tapi ketuanya berdalih ingin mengikuti rapat," ‎kata Syafruddin.

Kedatangan lima warga Kampung Perdamaian ke kantor DPRK Aceh Tamiang disambut oleh Ketua DPRK, Fadlon dan Ketua Komisi A, Ismail di ruang Komisi A.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Ketua Komisi A berjanji akan memanggil Datok, MDSK dan Camat guna meminta keterangan tentang laporan tersebut.

Sementara Ketua DPRK juga berjanji ‎akan memanggil kembali masyarakat yang membuat laporan itu setelah melakukan pertemuan dengan Datok, MDSK dan Camat.

Ditempat terpisah, Datok Kampung Perdamaian M. Husin yang ditemui AJNN membatah tudingan tidak mengundang lima masyarakat tersebut saat rapat pertanggungjawaban dana desa.

"Saya sudah pesan kepada kepala-kepala dusun untuk mengundang 20 orang tiap dusun menghadiri rapat pertanggungjawaban dana desa. Mungkin dalam 20 orang tersebut di dalamnya tidak masuk mereka, karena yang tentukan siapa diundang pun kepala dusun," kata Datok.

Mengenai paving blokc, kata Datok, kondisinya memang sudah tidak layak lagi. Karena kalau hujan airnya tergenang, sebab itulah dibongkar dan dibangun baru.

Terkait pengelola BMUK sudah diumumkan dalam rapat. BUMK diketuai Jamal yang terpilih berdasarkan musyawarah. Sedangkan aset desa sedang didata dan akan dilaporkan ke DPKA,

Komentar

Loading...