Unduh Aplikasi

Terkait Pemulangan 51 Nelayan, KNTI Apresiasi Upaya Pemerintah Aceh

Terkait Pemulangan 51 Nelayan, KNTI Apresiasi Upaya Pemerintah Aceh
Ketua DPD I KNTI Aceh, Azwar Anas. Foto: Ist

BANDA ACEH - Kalau tidak ada halangan, besok, Selasa 6 Oktober 2020, sekitar 51 orang nelayan Aceh yang ditahan pemerintah Thailand akan segera dipulangkan ke keluarga mereka di Aceh. Selain 51 orang tersebut ada juga 3 orang lainnya yang sempat ditahan pemerintah India juga akan dipulangkan. Mereka yang ditahan di Thailand bisa kembali pulang usai Raja Thailand Rama X yang memberikan amnesti kepada mereka. Pemulangan ini juga telah melibatkan sejumlah pihak mulai dari kementerian luar negeri, KKP, Pemerintah Aceh (Dinsos Aceh) dan sejumlah pihak lainnya.

Untuk itu Ketua DPD I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh, Azwar Anas mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Aceh dan semua pihak yang telah terlibat dalam pemulangan sejumlah nelayan Indonesia dari luar negeri, baik nelayan sempat ditahan di Thailand maupun di India.

Baca: Jumpai 51 Nelayan Aceh, Nova: 51 Nelayan Aceh Negatif dan Besok Dipulangkan

KNTI sendiri menurut Azwar Anas juga terlibat dalam upaya menangani permasalahan nelayan Aceh yang tertangkap di luar negeri selama ini. Pihak KNTI Aceh selalu melakukan koordinasi dengan DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta terkait masalah nelayan Aceh yang bermasalah dengan negara tetangga. Hal tersbut dimungkinkan karena sejumlah pengurus DPP KNTI, terutama Riza Damanik mempunyai hubungan biak dengan pihak KKP dan kementerian luar negeri.

Saat ditanya apa penyebab banyaknya nelayan Aceh tertangkap oleh otoritas negara tetangga saat mencari ikan, Azwar Anas mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan mereka berusaha mencari ikan jenis tertentu, seperti tuna pada lokasi yang terlalu berdekatan dengan perbatasan perairan negara lain.

Untuk itu di masa yang akan datang, KNTI Aceh dan KNTI Kabupaten/kota akan berusaha memberikan pemahaman tentang regulasi dan menghimbau semua panglima laot dan nelayan tradisional agar mereka tidak terus menerus bermasalah (memasuki perairan asing) saat mencari ikan. Selain itu pihaknya juga akan memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan bantuan alat pelacak ikan (Fish Finder) agar bisa menemukan titik yang tepat saat mencari ikan.

"Kita akan terus memberikan pemahaman terkait regulasi dan hal lainnya. Selain itu jika mereka tidak mempunyai alat pelacak ikan (Fish Finder), kami akan berusaha bantu fasilitasi dengan Pemerintah agar mereka bisa dibantu sehingga mereka bisa menemukan titik yang tepat dalam mencari ikan dan tidak memasuki wilayah perairan negara lain," ujar Azwar Anas, Senin (5/10/2020) melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Azwar juga menjelaskan faktor lain yang menyebabkan nelayan Aceh banyak mencari ikan di wilayah yang berbatasan dengan perairan negara lain. Salah satunya karena kesalahan cara pencarian ikan oleh nelayan di masa lalu. Dulu, terutama di wilayah timur, menurut Azwar, belum ada aturan yang baku tentang aturan mengunakan alat tangkap.

"Saat itu sejumlah nelayan memakai pukat Traw untuk mencari ikan di wilayah mereka. Dampak dari pemakaian pukat Traw tersebut, maka jumlah ikan di wilayah terdekat berkurang dan hampir tidak ada lagi," ujar Azwar.

"Dulu regulasinya tidak seketat sekarang. Saat ikan di wilayah timur berkurang, maka mereka mencari ikan di wilayah barat Aceh, seperti perairan Aceh Jaya, Aceh Barat dan Banda Aceh. Di daerah barat ini posisinya berbatasan langsung dengan negara India. Wilayah barat jumlah ikan masih bagus, tuna masih banyak," sambung Azwar.

Untuk itu, agar penangkapan nelayan Aceh tidak terjadi lagi maka KNTI Aceh menghimbau agar semua nelayan di Aceh mentaati semua aturan dalam menangkap ikan termasuk tidak memasuki wilayah perairan negara lain.

Komentar

Loading...