Unduh Aplikasi

Terkait Pemekaran, Ketua GP ALA: Pemikiran Malik Mahmud Mundur ke Belakang

Terkait Pemekaran, Ketua GP ALA: Pemikiran Malik Mahmud Mundur ke Belakang
Ketua Gerakan Pemuda Aceh Leuser Antara (GP-ALA) Aceh Tengah, Feri Yanto. Foto: IST.

ACEH TENGAH - Ketua Gerakan Pemuda Aceh Leuser Antara (GP-ALA) Aceh Tengah, Feri Yanto mengatakan Malik Mahmud sebagai Tuha Peut Partai Aceh tidak mengerti hakikat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu pola pikir Malik Mahmud juga dinilai mundur sangat jauh kebelakang.

Menurut Feri, Aceh yang dulu membentuk negara yang berdaulat, namun saat ini Aceh hanyalah Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu sangat berbeda.

Hal itu disampaikan Feri Yanto untuk menanggapi pernyataan Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan kalau ada orang yang ingin memekarkan provinsi Aceh, sebagai tindakan memecah belah yang bodoh.

"Elit politik Aceh seharusnya bukan hanya bicara sumberdaya alam, tapi jauh dari itu, pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya digunakan untuk hajat hidup rakyat," ujar Feri kepada AJNN, Senin (29/3/2021) di Takengon.

Lebih lanjut, Feri mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, harus dilakukan dengan pelayanan pemerintah dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh pemerintah secara arif dan bijak. 

"Untuk itu, perlu pemekaran agar SDA bisa terkelola secara baik terencana dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan rakyat," ujar Feri 

Selain itu Feri juga menyebut bahwa Malik Mahmud tidak mengerti soal pembangunan. Feri menduga karena yang bersangkutan mungkin terlalu nyaman dengan kedudukan dan jabatan, haus atas pujian sebagai paduka yang mulia, bukan sebagai seorang negarawan yang berfikir untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu menurut Feri mengatakan kalau ingin berbicara Aceh, seharusnya memakai perspektif pembangunan dalam NKRI. Sementara secara adat dan historis lembaga Wali Naggroe hanya sebagai lembaga adat, bukan kepala negara.

Feri juga menilai Malik Mahmud memiliki persfektif pembangunan yang keliru. Karena perlu ditegaskan kembali bahwa pemekaran adalah jalan untuk percepatan pembangunan Aceh secara keseluruhan serta untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sebelumnya didalam acara pelantikan DPW PA Aceh Tengah, Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan bahwa Provinsi Aceh tidak boleh terpecah atau dimekarkan. 

Malik Mahmud juga secara tegas mengatakan apabila ada orang-orang yang ingin memekarkan provinsi Aceh, hal tersebut merupakan tindakan memecah belah yang bodoh sekali.

Pernyataan itu disampaikan Malik Mahmud, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Aceh Tengah dan pembukaan Rapat Kerja (Raker) Partai Aceh 2021 di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...