Unduh Aplikasi

Terkait Pembatasan Irwandi di LP Sukamiskin, Tiyong: Saya yang Surati Kemenkumham

Terkait Pembatasan Irwandi di LP Sukamiskin, Tiyong: Saya yang Surati Kemenkumham
Samsul Bahri (Tiyong). Foto: IST/Disleksis.

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kubu Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri alias Tiyong mengungkapkan bahwa dirinya yang telah menyurati pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suka Miskin, Bandung memperlakukan Irwandi Yusuf sebagaimana layaknya perlakuan terhadap seorang Narapidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanggapan ini disampaikan Tiyong kepada AJNN, Sabtu (1/5/2021) untuk menjawab kabar yang beredar dalam dua hari terakhir bahwa mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Sukamiskin sedang dizalimi oleh sejumlah pihak dari Aceh di mana kabar tersebut tersiar dari tulisan opini Professor Ahmad Humam Hamid yang dimuat di AJNN.

Baca: Sedang Terjadi Proses Pendzaliman Terhadap Irwandi  

Dalam opini yang ditulis Humam, saat ini sedang terjadi proses pendzaliman terhadap Irwandi. Lebih lanjut Humam menyebut pendzaliman itu terjadi melalui surat yang dikirim dari Aceh kepada pihak LP Suka miskin. Akibatnya pihak LP memberi sanksi kepada Irwandi dengan membatasi ruang geraknya, termasuk menerima tamu.

"Saya secara gentle menyatakan bertanggungjawab atas surat tersebut. Hal ini mengingat selama ini Irwandi Yusuf terkesan sangat bebas melakukan intervensi politik di Aceh, meski sedang menjalani hukuman sebagai Nara Pidana (Napi) koruptor di LP Sukamiskin, Bandung," ujar Tiyong melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Tiyong juga membantah keras kalau surat itu disebut sebagai bentuk pendzaliman terhadap Irwandi Yusuf. Menurut Tiyong, dirinya justru ingin menyelamatkan Irwandi dari dosa-dosa politik yang terus dilakukannya dari balik penjara. Misalnya terkait persoalan pengisian Wakil Gubernur (Wagub) Aceh sisa masa jabatan 2017-2022.

Menurut Tiyong, dalam hal pengisian Wagub, beberapa orang yang berhasrat menjadi Cawagub telah menjadi korban dari manuver dan ambisi politik Irwandi.

"Tapi tidak usahlah kita bongkar aib politik beliau ke publik, tidak etis. Makanya kami lebih memilih menyurati pihak Kemenkumham secara silent," ungkap Tiyong.

Tiyong, mengatakan pihaknya terpaksa melaporkan Irwandi Yusuf kepada pihak Kemenkumham karena sudah terlalu masif menyerang harkat dan martabat dirinya sebagai pribadi melalui berbagai tuduhan yang tidak mendasar. Baik melalui media massa maupun melalui media sosial. 

Selain itu, berbagai bentuk intervensi otoritarian Irwandi terhadap internal PNA selama ini telah menjatuhkan wibawa Partai dihadapan publik. Sehingga berdampak negatif terhadap kinerja partai dalam memperjuangkan aspirasi konstituen.

"Selama ini Irwandi Yusuf secara bebas mengeluarkan surat atas nama Ketua Umum PNA dari balik penjara. Ia juga sangat bebas mengirim rilis politik ke berbagai media. Bahkan sering pula memanggil politisi, baik dari kalangan kader PNA maupun eksternal PNA ke LP Sukamiskin untuk berbicara persoalan politik," ujar Tiyong.

Tindakan tersebut menurutnya jelas sudah benar-benar offside sebagai seorang Napi. Padahal ia bukan lagi Ketua Umum PNA setelah dilaksanakannya KLB pasca diputuskan sebagai terpidana kasus korupsi. Jika ini terus dibiarkan maka menurut Tiyong tentu akan jadi preseden buruk bagi wajah politik kedepannya.

"Bayangkan jika seorang Napi bisa memberikan instruksi politik secara bebas kepada kadernya yang duduk sebagai Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRA dan DPRK. Apalagi jika instruksi itu terkait dengan hajat hidup rakyat banyak," ujar Tiyong.

Menurut pria yang saat ini menjadi anggota DPR Aceh tersebut, kalau seorang Napi bisa sebebas itu, lalu dimana letak pemberian hukuman dan efek jeranya? Bahkan menurut Tiyong, dalam sejarah politik Indonesia, Irwandi Yusuf merupakan satu-satu politisi yang masih terus berambisi menjadi Ketua Partai walaupun telah menjadi narapidana. 

"Sementara seluruh Ketua Umum Partai lain yang terlibat Tipikor, baru ditetapkan tersangka langsung mengundurkan diri. Atau diberhentikan dengan tidak hormat dalam rapat pleno Partai," ujar Tiyong.

Tiyong juga ingin mempertanyakan motif dari Professor Humam Hamid membuka aib Irwandi kepada publik melalui artikel yang dikirim kepada 3 media sekaligus.

"Kami menilai isi artikel tersebut padat dengan framing penggiringan opini sesat yang menafikan aspek nalar dan akal sehat. Sehingga menuding pihak lain telah melakukan fitnah dan berbuat jahat," kata Tiyong.

Harusnya menurut Tiyong, sebagai intelektual, Prof. Humam bisa mengedepankan aspek integritas, pembelajaran dan pencerahan terhadap publik. Selain itu pembatasan terhadap Irwandi oleh pihak LP Sukamiskin harusnya diterjemahkan secara objektif sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya selama ini sebagai warga binaan LP. 

"Bukan justru memainkan narasi playing victim terhadap Irwandi," ujarnya.

Menurut Tiyong, Prof Humam tentu saja paham, pihak Kemenkumham tidak akan serta merta mempercayai setiap laporan yang masuk kepada pihaknya. Mereka akan memverifikasi memvalidasi terlebih dahulu kebenaran setiap informasi. 

"Nah, jika sekarang pihak LP memberi sanksi pada Irwandi, itu artinya isi surat kami adalah fakta. Irwandi terbukti telah melakukan pelanggaran makanya diberi sanksi. Bukan fitnah seperti tudingan banyak pihak. Lalu atas dasar apa Prof Humam menuding kami melakukan pendzaliman terhadap Irwandi? Masak menyampaikan sebuah kebenaran dianggap dzalim," ujar Tiyong dengan nada bertanya.

Tiyong mengatakan bahwa, walau sedekat apapun hubungan emosional dengan Irwandi, Prof Humam harusnya tetap mampu melihat persoalan tersebut secara jernih dan objektif. 

"Sejatinya jika ingin memberi dukungan moril kepada Irwandi, dukunglah ia agar benar-bebar berhenti melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan berlaku. Bukan justru menjustifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Irwandi," pungkas Tiyong.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...